Imron Geram, Pekerja di Perusahaan Wilayahnya Bukan Warganya
CIREBON- Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi melakukan rapat dengan Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), Disperdagin dan Dinas Pendidikan di Kantor Setda Kabupaten Cirebon, Senin (4/12/2023). Rapat tersebut membahas terkait penyerapan tenaga kerja lokal di perusahaan yang ada di Kabupaten Cirebon.
Imron mengungkapkan, dirinya menerima laporan dari masyarakat bahwa mencari kerja di Kabupaten Cirebon sangat sulit. Padahal, pabrik yang ada di Kabupaten Cirebon telah dipermudah pengurusannya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon.
Imron menyebut, pihaknya meminta ke perusahaan agar warga pribumi atau orang lokal menjadi prioritas menjadi tenaga kerja di pabrik tersebut. Namun, ternyata di lapangan masih banyak tenaga kerja dari luar Cirebon.
“Kita cek ke pabrik, ternyata tenaga kerja banyak orang luar. Pas kita ke perusahaan, mereka mengaku orang Cirebon semua. Tapi ternyata hanya domisili Cirebon, tapi aslinya bukan orang Cirebon,” ungkap Imron.
Karena itu, lanjut Imron, untuk menyelesaikan masalah tersebut, orang nomor satu di Kabupaten Cirebon memanggil dinas terkait. Agar siswa SMK yang akan keluar, pihaknya memanggil Disdik, kemudian terkait perusahaan, pihaknya memanggil Disnaker dan Disperdagin.
Di tempat yang sama, Kepala Disnaker Kabupaten Cirebon, Novi Hendrianto mengatakan, pihaknya sangat setuju kalau warga Kabupaten Cirebon mendapat prioritas peluang kerjanya.
Pasalnya, secara aturan minimalnya 60 persen pekerja di satu perusahaan harus warga Kabupaten Cirebon. Namun, pihaknya ada beberapa kendala, terkait data.
“Data ketenagakerjaan di perusahaan saat ini menginduk ke data Kemnaker. Data wajib laporan ketenagakerjaan perusahaan (WLKP) tidak di-update, mengenai jumlah pekerjaannya, warga Cirebon atau luar. Itu pemikiran kami,” katanya
Ia menegaskan, setuju dengan Bupati Cirebon kalau lowongan kerjaan untuk warga Kabupaten Cirebon terlebih dahulu sebelum orang lain. Tetapi, kata Novi, masih banyaknya warga luar yang telah bekerja di Kabupaten Cirebon, tidak menutup kemungkinan ada beberapa oknum yang memanfaatkan itu.
Namun, bila kopetensi warga pribumi kurang, belum sesuai dengan keinginan perusahaan, pihaknya diskusi dengan kepala desa untuk menyamakan persepsi.
“Silakan usulkan ke kita, nanti kompetensi yang dibutuhkan perusahaan kita dorong untuk ditingkatkan kompetensinya sesuai yang dibutuhkan perusahaan,” katanya.(Iwan)
