PPPK Guru Dapat Kenaikan Gaji Berkala, Pegawai Kecamatan dan Desa Minta Diangkat PNS

CIREBON- Sebanyak 1.901 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di Kabupaten Cirebon menerima SK kenaikan gaji berkala (KGB). Pemberian kenaikan gaji berkala tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Cirebon, H Imron Rosyadi kepada perwakilan PPPK guru di GOR Ranggajati, Sumber, Kabupaten Cirebon, Rabu (29/11/2023).

Bupati Imron menginginkan kepada para PPPK yang menerima SK KGB ini untuk terus bekerja dengan lebih baik, bersemangat, dan bertanggung jawab.

“Tunjukkan kinerja terbaik, karena yang menerima SK hari ini adalah orang-orang terpilih. Tunjukkan pula dedikasi dan loyalitas dalam bekerja, untuk meningkatkan mutu pendidikan di Kabupaten Cirebon,” harap Imron.

Imron juga meminta kepada para guru agar dapat mematuhi dan mengikuti segala peraturan dan ketentuan yang ada. Tumbuhkan kedisiplinan dan etos kerja yang tinggi, sehingga akan semakin memberikan warna yang positif di instansi tempat bertugas.

“Jadikan momentum ini untuk mulai membangun kapasitas diri. Bekerjalah dengan semangat, cerdas, melayani dengan sepenuh hati, dan tetap menjaga kinerja, dedikasi serta loyalitas,” kata Imron.

Ia mengatakan agar PPP K guru dapat membawa anak-anak didik menjadi anak didik yang pintar. Tugas tambahannya selaku ASN yaitu harus bisa membawa perubahan pola pikir tentang kesehatan salah satunya permasalahan stunting.

“PPPK guru ini agar bisa menjadi orang tua asuh stunting, supaya stunting di Kabupaten Cirebon hilang,” katanya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, H Ronianto, menambahkan, dari 1.901 PPPK guru di Kabupaten Cirebon di antaranya PPPK pengangkatan 2021 sebanyak 193 dan PPPK pengangkatan tahun 2022 sebanyak 1.708.

Ronianto berharap usai mendapatkan SK KGB ini dapat memperbaiki diri, dan mengembangkan potensi, karena tugas dan tanggung jawab yang diemban ke depan akan semakin berat.

Ia juga menyampikan terima kasih dan apresiasi pada instansi terkait lainnya yang telah berupaya penuh untuk bisa membantu para PPPK bisa mendapaikan hak dalam meningkatkan kesejahteraannya melalui kenaikan gaji berkala.

“Berharap kepada para PPPK agar dapat secara aktif berkontribusi dalam kemajuan pendidikan di Kabupaten Cirebon. Jadilah pegawai yang dapat menjadi panutan di lingkungan kerja dan memberi contoh kepada siswa dan masyarakat teladan yang baik,” kata Ronianto.

Sementara itu, diskusi dan silaturahmi pembinaan aparatur kecamatan dan desa di Aula Kantor Camat Karangwareng Kabupaten Cirebon, diisi dengan dialog interaktif. Antara lain, keluhan tenaga honorer yang sudah puluhan tahun bekerja belum diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN) dan kenaikan penghasilan tetap (siltap) bagi kuwu juga  perangkat desa.

Kegiatan yang dihadiri langsung Bupati Cirebon, H Imron bersama kepala dinas tersebut dan para kuwu se-kecamatan setempat, berlangsung dengan penuh semangat dari para kuwu dan perangkat desa untuk menyampaikan aspirasi.

Sekretaris Desa (Sekdes) Sumurkondang, Dadang mengatakan, siltap bagi kuwu dan perangkat desa  perlu ditingkatkan. Mengingat, sebagai garda terdepan dalam mensukseskan program Pemerintah. “Kami yang berhadapan langsung dengan masyarakat, harus mampu semaksimal mungkin untuk merealisasikan program pemerintah. Sehingga siltap minta dinaikkan,”  katanya, Rabu (29/11/2023).

Kuwu Desa Karangwangi, Sumad Suparman menuturkan, PBB yang relatif besar harus dibarengi dengan pembagian hasil pajak dan retribusi (paret) yang tinggi. “Mohon kiranya, paret dinaikkan demi kesejahteraan pemerintah desa,” tuturnya.

Menanggapi keluhan tersebut, Bupati Imron melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Cirebon, Dangi menjelaskan, untuk pengangkatan menjadi ASN tergantung pusat dan untuk kenaikan siltap juga paret, maka akan dimusyawarahkan dengan dinas terkait. “Tentunya kami akan memperhatikan kecamatan dan desa yang ada di Kabupaten Cirebon,” jelas Dangi.

Sementara itu, Camat Karangwareng, Fiqih Budiansyah menambahkan, ada sekitar delapan orang honorer kecamatan. “Tentunya kami terus melakukan upaya supaya honorer kecamatan diangkat menjadi ASN, tapi tergantung pusat,” imbuhnya.(Iwan/Supra)