Data Kemiskinan Berbeda, Pemkab Cirebon Akan Selaraskan dengan Pemerintah Pusat

CIREBON- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon akan menyelaraskan data kemiskinan dengan Pemerintah Pusat. Pasalnya, selama ini data kemiskinan di Kabupaten Cirebon mengalami perbedaan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, H. Hilmy Rivai, mengatakan, Pemkab Cirebon akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait data kemiskinan di wilayahnya. Menurutnya, penanganan kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, baik pemerintah daerah maupun Pemerintah Pusat.

“Terkait dengan kemiskinan, Pemkab Cirebon akan konsen yang lebih optimal lagi untuk memperhatikan teman-teman yang kurang beruntung. Baik miskin ekstrem atau miskin yang terdapat didata Kemensos ataupun dari Dinas Sosial,” ujar Hilmy di Sumber, Rabu (30/8/2023).

Hilmy mengungkapkan, pihaknya telah mengutus BKAD, Bapelitbangda, Inspektorat dan Dinas Sosial (Dinsos) untuk menyelaraskan kembali angka-angka dan data yang telah ditetapkan.

“Karena masih ada perbedaan angka dan data yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan pemerintah daerah, baik dengan data kemiskinan atau angka-angka yang  menjadi  konsen perhatian yang disediakan melalui anggaran di Pemkab Cirebon maupun data-data yang sifatnya general (global),” ungkapnya.

Dalam waktu dekat, Pemkab Cirebon akan berkordinasi dengan Kemendagri terkait data yang telah ditetapkan di media.

“Ini kan ada perbedaan data Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang dimemiliki Kemendagri dengan Pemkab Cirebon, sehingga ini menjadi titik poin untuk menyelaraskan data tersebut,” jelas Hilmy.

“Karena ketika ada data-data yang berbeda kita harus menyelaraskan, sehingga tidak ada yang paling benar dan yang salah,  perlu di samakan. Mungkin ada kesalahan input dari Pemkab Cirebon maupun dari Pemerintah Pusat atau provinsi,” lanjutnya.

Terkait anggaran untuk kemiskinan, terang Hilmy, Pemkab Cirebon sudah menganggarkan. Tetapi pihaknya menyesuiakan kemampuan anggaran yang ada.

“Dalam anggaran bansos juga ada bantuan rutilahu, itu bagian dari perhatian pengetasan kemiskinan, memberikan bantuan kepada sopir, tukang ojek yang dampak dari Covid-19 dan masih banyak lagi yang bersifat bantuan individu,” tambahnya.(Iwan/KC)