CIREBON – Sebagai garda terdepan dalam mensukseskan program pemerintah, pihak desa seharusnya mendapatkan reward atau penghargaan. Akan tetapi yang terjadi, pemerintahan desa seolah hanya menjadi alat kepentingan semata.
Anggaran yang ada di desa sudah diplot pusat sesuai peruntukkannya, maka Dana Desa (DD) yang mencapai ratusan hingga miliaran rupiah, seakan pihak desa tak dapat menggunakan anggaran secara maksimal. Bahkan reward atau penghargaan bagi desa yang menagih Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ke wajib pajak, tidak ada.
Menurut Kuwu Desa Wilulang Kecamatan Susukanlebak Kabupaten Cirebon, Iyoy Sonjaya, penghargaan bagi desa seakan tak ada dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah.
Padahal dalam setiap kegiatan, pihak desa secara urunan, untuk suksesnya acara tersebut. Bahkan untuk kolektor desa yang menagih wajib pajak PBB, hingga sekarang belum ada informasi ada tidaknya reward. “Kalau sampai tahun ini, sudah empat tahun pajak retribusi (paret) pihak desa tak menerima,” katanya, Jumat (7/7/2023).
Iyoy menceritakan, untuk memberikan semangat bagi kolektor perlu adanya reward atau uang lelah, namun yang didapat hanya lelah. “Pihak desa yang selalu ditarget untuk menghasilkan PBB, padahal tidak sedikit yang memiliki tanah atau bangunan dari luar desa. Sedangkan untuk menagih ke wajib pajak, butuh transportasi dan otomatis menggunakan uang sendiri,” ceritanya.
Masih dikatakan Iyoy, untuk menghasilkan PBB yang maksimal butuh kesadaran wajib pajak itu sendiri. Akan tetapi yang terjadi, harus ditagih dulu baru bayar. Bahkan ada yang saat didatangi ke rumahnya, tidak ada orang dan tak ada uang.
“Kalau warga desa setempat, bisa kapan saja ditagih dan tidak banyak mengeluarkan biaya. Tapi jika luar desa, tentunya butuh biaya operasional. Sedangkan, reward tak ada,” keluhnya.
Iyoy menambahkan, dalam berbagai kegiatan baik tingkat desa maupun kecamatan, tak sedikit biaya yang dikeluarkan. Sehingga perlu segera dicairkan, bilamana pihak desa mengajukan. “Kalau pun anggaran cair, sudah diplot sesuai peruntukkannya. Meski demikian, kami tetap berupaya maksimal untuk mensukseskan program yang digulirkan pemerintah,” imbuhnya.
Dirinya mengharapkan, peran seluruh pihak dalam berbagai kegiatan, khususnya pembiayaan. Selain itu, perlu adanya reward bagi desa yang menagih wajib PBB. “Memang, anggaran di desa sangat besar. Tapi sudah ada pos anggaran masing-masing. Sehingga, perlu adanya peran serta seluruh pihak,” pungkas Iyoy.(Supra)
