Hadir di Cirebon, Wagub UU: Ajak Perusahan Bersama Tangani Stunting
CIREBON – Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Jawa Barat, H UU Ruzhanul Ulum mengungkapkan bahwa stunting harus menjadi perhatian bersama karena dampak dari stunting jika dibiarkan akan berbahaya untuk kemajuan bangsa dan negara.
“Orang yang stunting menurut kesehatan, biasanya memiliki IQ yang rendah,” kata UU usai menandatangani komitmen percepatan penurunan stunting Provinsi Jawa Barat di Balaikota Cirebon, Selasa (13/6/2023).
Menurutnya, persaingan semakin ketat, seleksi kehidupan semakin sulit bukan hanya antar daerah, tetapi antar negara. Jika generasi muda IQ-nya dibawah, ini berbahaya untuk kemajuan bangsa dan negara. “Maka, kami generasi tua mempersiapkan mereka untuk menjadi orang yang hebat. Bisa bersaing,” ujar UU.
Stunting biasanya identik dengan kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah dalam rangka menurunkan stunting bukan hanya dalam bidang kesehatan. Tetapi, beberapa element yang difokuskan dalam stunting yang pertama adalah bagian pendidikan. “Karena orang yang berpendidikan insya Allah kesehatannya hebat,” tutur UU.
Begitu juga, lanjut UU, dalam bidang ekonomi. Karena, orang yang hebat ekonominya, biasanya badan sehat, normal dan yang lainnya. “Tapi tidak semua juga. Termasuk dalam bidang hal yang lain,” ungkap UU.
Oleh karena itu, kata UU, stunting bukan hanya tugas suatu dinas. Akan tetapi, tugas berbagai macam dinas. “Makannya kenapa yang ditugaskan dalam pengurus stunting adalah para Wakil, karena salah satu tupoksi Wakil disamping kemiskinan identik dengan kemiskinan, juga ada tugas koordinator ASN, koordinasi para pejabat yang ada didaerahnya masing-masing,” kata UU.
Karena itu, Pak Wakil dan Ibu Wakil bisa mengkoordinasikan dengan kepala dinas yang lain. Karena memang tupoksinya di situ, di samping pengawasan kemiskinan, juga sebagai koordinasi. “CSR-nya, ini juga saya sampaikan tadi dengan pihak swasta. Ada Pelindo, Indocement dan yang lainnya. Kalau penurunan stunting hanya mengandalkan anggaran dari pemerintah daerah, ya terbatas,” tegasnya.
UU berharap, para pengusaha dengan CSR-nya marilah berfikir tentang masa depan bangsa dengan cara memberikan anggaran bantuan kepada program stunting di Jawa Barat. Para pengusaha harus memberikan CSR kepada pemerintah daerah. Biasanya CSR itu dikoordinatorkan dengan kepala Bapeda, nanti Bapeda yang nantinya akan mengatur kemana uang ini disalurkan sesuai kebutuhan.
“Di Ciayumajakuning banyak pengusaha, saya minta pihak Bapeda jemput bola, jangan hanya menunggu pengusaha datang memberi CSR,” pungkasnya.(Jaka)
