Kasus Dana PIP di SMAN 7 Kota Cirebon Mulai Naik Kepenyidikan, Kejari Sebut Ada Indikasi Keterlibatan Oknum Parpol
kacenewa.id-CIREBON-Dugaan penyimpangan Program Indonesia Pintar (PIP) terus ditelusuri oleh Kejaksaan Negeri Kota Cirebon. Penyimpangan dalam bentuk pemotongan dana PIP senilai Rp 200 ribu ini kini sudah diselidiki oleh Kejaksaan.
Kejaksaan Negeri Kota Cirebon telah meminta keterangan dari lima orang guru di SMAN 7 dan terus mengumpulkan data serta bahan keterangan (pulbaket) terkait.
Dugaan pemotongan sendiri mencuat setelah adanya laporan bahwa nama-nama siswa penerima PIP diduga diseleksi oleh oknum yang mengatasnamakan partai politik.
Orang tua siswa disebut diminta menyetujui pemotongan sebesar Rp200 ribu dari total dana PIP Rp1,8 juta agar anak mereka masuk dalam daftar penerima.
Kasi Intel Kejari Cirebon, Slamet Haryadi, memastikan akan terus mengusut tuntas dugaan penyimpangan ini untuk memastikan pelaksanaan PIP di Kota Cirebon sesuai aturan dan tepat sasaran.
“Kami masih mendalami kasus ini dan belum dapat membeberkan hasil penyelidikan. Namun, indikasi penyimpangan dan keterlibatan oknum dari partai politik memang ada,” ucap Slamet, Selasa (18/2/2025).
Slamet menambahkan, untuk saat ini statusnya sudah mulai naik ke penyidikan. Dan dalam proses penyelidikan, terdapat indikasi dugaan penyimpangan.
“Indikasi dugaan tindakan korupsi ada, cuma untuk lebih lanjutnya kami belum bisa menyampaikan dulu untuk saat ini,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, isu pungutan PIP di SMAN 7 Kota Cirebon menjadi perhatian banyak pihak, termasuk Wakil Ketua DPRD Kota Cirebon, Fitrah Malik, yang juga merupakan alumni sekolah tersebut.
Ia menyayangkan praktik pungutan tersebut dan menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan.
“Pungutan PIP, SPP, atau pungutan lainnya harus dicari akar masalahnya. Mengapa hal ini bisa terjadi?” ujar Fitrah pada Jum’at (14/2/2025).
Berdasarkan data yang ia terima, SMAN 7 Kota Cirebon mendapatkan bantuan lebih dari Rp3 miliar per tahun, terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat dan Bantuan Operasional Pendidikan Daerah (BOPD) dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, dengan jumlah bantuan sebesar itu, sekolah seharusnya tidak perlu lagi melakukan pungutan apa pun karena operasional dan kebutuhan sekolah sudah dapat terpenuhi.
Apalagi, masih ada dana tambahan dari sumbangan yang dihimpun melalui komite sekolah.
Fitrah mendesak pihak berwenang untuk melakukan audit terhadap penggunaan dana BOS, BOPD, serta sumbangan yang dihimpun oleh Komite Sekolah.
Audit ini diperlukan untuk memastikan bahwa dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kegiatan sekolah serta direalisasikan secara transparan dan akuntabel.
“Audit ini akan membantu melihat apakah bantuan yang diterima sekolah sudah sesuai peruntukannya atau belum. Jika masih terjadi pungutan, maka harus dicari tahu di mana letak permasalahannya,” tegasnya.(Fanny/KC)
