LSM Sebut Enam Pabrik di Gebang Kabupaten Cirebon Diduga Belum Miliki PBG
kacenews.id-CIREBON-
Sekitar enam pembangunan pabrik di wilayah Kecamatan Gebang Kabupaten Cirebon, diduga belum memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Hal ini terungkap, saat audiensi Lembaga Swadaya Masyarakat Kemilau Cahaya Bangsa Indonesia (LSM KCBI) Provinsi Jawa Barat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam) setempat.
Menurut Ketua LSM KCBI Provinsi Jawa Barat, Doni Suroto Kusnadi, keberadaan pabrik yang ada di wilayah Kecamatan Gebang diduga belum memiliki PBG, sehingga harus dihentikan dan ditutup.
“Ada sekitar enam perusahaan yang diduga belum memiliki PBG dan sangat jelas, sudah melanggar aturan,” katanya, Rabu (26/2/2025).
Doni menjelaskan, pembangunan pabrik yang ada di Kecamatan Gebang ada yang sudah beroperasi, tahap pembangunan dan akan membangun. Sehingga diperlukan tindakan tegas dari pihak terkait untuk menghentikan dan menutup.
“Kami tidak anti investasi dan sangat senang, namun alangkah baiknya mengurus perizinan sebelum membangun pabrik,” jelasnya.
Masih dikatakan Doni, ada berbagai permasalahan yang diduga tidak melaksanakan aturan yang berlaku. Di samping, perizinan yang diduga belum ada juga mengenai ketenagakerjaan.
“Diduga, perusahaan yang sudah beroperasi, upah tidak sesuai UMR dan jam kerja yang lebih dari delapan jam,” ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, perwakilan PT Chengda Tech Indonesia, Reni memaparkan, PBG sedang ditempuh dan mengenai upah tidak sesuai UMR, silahkan tanyakan pada pekerja.
“Intinya, kami mematuhi aturan yang berlaku. Baik tentang ketenagakerjaan maupun perizinan,” paparnya.
Sementara itu, Camat Gebang, Iman Santoso mengungkapkan, keberadaan pabrik yang ada di kecamatan ini belum memiliki PBG. Bahkan, sudah ada yang beroperasi juga, PBG belum terbit.
“Sempat juga kami menanyakan ke Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon mengenai hal tersebut dan informasinya, PBG kewenangan pusat,” ungkapnya.
Masih dikatakan Iman, pengurusan PBG saat ini terpusat di Jakarta, sehingga menumpuk hingga bertahun-tahun.
“Bayangkan se-Indonesia pengajuan PBG di Jakarta, maka kami usulkan kewenangan PBG di tingkat provinsi maupun kabupaten. Agar mempercepat proses PBG,” ujarnya.
Dirinya mengharapkan, ada solusi terbaik bagi keberadaan pabrik di kecamatan ini. “Kami sangat apresiasi audiensi yang dilakukan LSM bersama Forkopimcam dan perusahaan, guna kebaikan bersama. Diharapkan, pihak perusahaan mengakomodir warga setempat sebagai tenaga kerja dan mematuhi aturan yang berlaku,” pungkas Iman.(Pra)
