Kunjungi SMAN 7 Cirebon, KPAI Berikan Perhatian Serius Soal Dugaan Intimidasi Siswa
kacenews.id-CIREBON-Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Bidang Hak Sipil dan Partisipasi Anak, Silvana Apitule bersama Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kabupaten Cirebon, Hj Fifi Sofiah mendatangi SMA Negeri 7 Cirebon untuk melakukan dialog dengan pihak sekolah dan siswa, Selasa (18/2/2025).
Hal ini berkaitan dengan tugas KPAI untuk melakukan pengawasan sejauh mana pihak sekolah menjamin dan melindungi hak siswa untuk berpartisipasi. Hak anak untuk menyampaikan pendapatnya, terutama berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kehidupan anak, termasuk hak anak atas pendidikan.
“Tentu kawan-kawan (awak media) tahu apa yang membuat kami datang kesini. Kami mendapat laporan dari masyarakat mengenai adanya sebuah kasus yang menyita publik tentang kepeloporan seorang siswa di sekolah ini untuk menyampaikan apa yang dia lihat dan rasakan berkaitan dengan hak pendidikan,” kata Silvana.
Ia menyebutkan, terutama mengenai pemotongan dana Program Indonesia Pintar (PIP) dan pungutan yang siswa pertanyakan untuk apa. Kemudian laporan yang diterima oleh KPAI, terutama peristiwanya viral, ada dugaan siswa mengalami intimidasi dan mungkin dampak yang lain yang belum dikroscek lagi dengan yang bersangkutan.
“Kami dorong kepada pihak sekolah adalah memastikan bahwa ketika Hanifah dan kawan-kawannya memainkan perannya sebagai pelopor dan pelapor, seharusnya mereka dilindungi oleh sekolah. Sekolah harus mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak,” tuturnya.
Menurutnya, ketika siswa menyampaikan kebenaran peristiwa. Kemudian ada pelanggaran hak-haknya yang dilakukan oleh orang dewasa, maka pihak sekolah harus melindungi dan menjamin apabila ada dampak kepada anak. Seperti ancaman, trauma, intimidasi hingga bullying. Sehingga pihak sekolah harus memfasilitasi proses trauma healing bagi siswa.
“Kami dapat informasi dari pihak kedua, bukan dari Hanifah langsung karena percakapan dengan Hanifah baru akan kami lakukan nanti sore. Kami mendapat informasi dari pihak yang dipercaya bahwa dia mengalami intimidasi dan trauma,” katanya.
Silvana mengemukakan, sesuai dengan tugas KPAI pihaknya akan membahas temuan ini dengan pemerintah. Ia pun mengakui, pihaknya sudah berkomunikasi dengan kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Kabid Perlindungan Anak untuk memastikan bahwa dinas tersebut menjalankan tugasnya memberikan healing dan memastikan anak-anak ini aman dan nyaman dalam menyampaikan pendapatnya.
“Bukan hanya Hanifah dan kawan-kawan, pihak sekolah juga harus menyampaikan kepada civitas atau komunitas sekolah ini bahwa anak-anak di SMAN 7 Cirebon dan sekolah lain di Kota Cirebon ini punya hak untuk menyampaikan pendapatnya, secara etis dan sopan,” katanya.
Ia menyebutkan, KPAI pun akan berdialog dengan Gubernur Jabar terpilih, Dedi Mulyadi. Mengingat di nasional ini bukan kasus satu-satunya, di beberapa sekolah tidak sedikit siswa menyampaikan kebenaran mendapat intimidasi.
“Ini yang kami harus tegaskan lagi. Sekolah adalah tempat yang baik bagi anak-anak untuk belajar menyampaikan kebenaran, dan anak-anak itu harus dilindungi,” katanya.
Sementara itu, Wakil Kepala SMAN 7 Cirebon Bidang Humas, Undang Ahmad Hidayat menyampaikan, dengan kejadian ini pihak sekolah tidak merasa mengintimidasi dan sebagainya.
“Ini hanya bagian dari riak-riak, salah satunya guru mengingatkan, memotivasi dan memoveon anak-anak untuk yukk kembali lagi menghadapi belajar di kelas, akhirnya mungkin tersinggung lah, mengungkit-ungkit kembali kejadian yang sudah viral. Kita mendata siapa saja guru yang melakukan itu,” katanya.
Menurutnya, pertemuan lanjutan dengan KPAID Cirebon hingga ke tingkat KPAI pusat ini, agar menjamin keamanan anak.
Sebelumnya, dugaan intimidasi yang dilakukan pihak SMA Negeri 7 Cirebon terhadap siswanya mendapat perhatian serius dari KPAID Kabupaten Cirebon.
Sejumlah siswa yang sempat melakukan protes terkait gagalnya daftar Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP) dan menyuarakan potongan Program Indonesia Pintar (PIP), kini mendapatkan pendampingan dari KPAID Kabupaten Cirebon.
Salah satunya, Hanifah mengaku bahwa dirinya telah bertemu pihak KPAID Kabupaten Cirebon. Hanifah juga sempat menceritakan permasalahan di sekolah terutama gagal mendaftar SNBP dan potongan PIP kepada Gubernur Jawa Barat (Jabar) terpilih, Dedi Mulyadi saat berkunjung ke sekolahnya belum lama ini, Hanifah pun menceritakan kepada pihak KPAID.
“Sudah menceritakan semuanya. Terus disuruh ngisi data perlindungan dari KPAID,” kata Hanifah.(Jak)
