Belum Bayar BPHTB, Warga Kabupaten Cirebon Tak Boleh Ambil Sertifikat Tanah
kacenews.id-CIREBON-Penyerahan sertifikat program lintor nominatif sehat Desa Citemu Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon, menunai kekecewaan. Karena, warga yang menerima sertifikat program tersebut diharuskan membayar BPHTB.
Informasi diperoleh KC, dari 47 sertifikat yang akan dibagikan, delapan orang yang sudah membayar BPHTB dan bisa membawa pulang sertifikat tersebut.
Sedangkan sisanya, hanya bisa melihat sertifikat yang sudah jadi, namun tidak diperbolehkan dibawa pulang, sebelum membayar BPHTB.
Warga yang ingin menerima sertifikat, tidak sedikit terpaksa pulang dengan tangan hampa. Karena, diharuskan membayar BPHTB untuk mendapatkan sertifikat yang sudah jadi tersebut.
Kuwu Desa Citemu, Herintiano mengatakan, penyerahan sertifikat Program Lintor Nominatif Sehat gelombang kedua sebanyak 47 bidang.
Namun yang lunas BPHTB baru delapan orang dan langsung diberikan pada yang berhak. Sedangkan sisanya, belum diberikan sebab belum lunas BPHTB.
“Pada gelombang pertama pada tahun lalu, penerima sertifikat tidak diwajibkan membayar BPHTB, sehingga langsung diberikan. Entah kenapa, sekarang diharuskan membayar BPHTB,” katanya usai acara di aula balai desa setempat, Senin (17/2/2025).
Pria yang biasa dipanggil Are ini menceritakan, pada tahun lalu di gelombang pertama, pembagian sertifikat belum ada aturan untuk pelunasan BPHTB.
Sehingga, begitu jadi, langsung diberikan. “Sangat terpaksa yang belum lunas BPHTB sebanyak 39 orang belum diberikan hingga lunas terlebih dahulu,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Tangkap, Pengolahan dan Pengawasan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Kabupaten Cirebon, Baihaqi mengungkapkan, program ini sudah berjalan sejak lama bejalan dan baru kali ini adanya lunas BPHTB.
“Kami hanya sebagai fasilitator, sedangkan yang berperan aktif, pihak desa dan BPN,” ungkapnya.
Dirinya mengharapkan, warga yang mengikuti program tersebut untuk segera membayar BPHTB, agar dapat menerima sertifikat yang sudah jadi. “Silahkan membayar BPHTB, lalu bukti pembayaran berikan pada kami untuk ditukar dengan sertifikat,” pungkas Baihaqi.(Pra)
