Fix, 20 Februari 2025, Para Kepala Daerah Terpilih Bakal Dilantik Presiden Prabowo

kacenews.id-JAKARTA-Sebanyak 503 orang kepala daerah se Indonesia yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2024 bakal dilantik Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Kamis (20/2/2025).

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan jadwal pelantikan ini sudah final. “Pelantikan sudah jelas, tanggal 20 Februari 2025, insyaallah final, enggak ada perubahan,” ungkap Tito dikutip Kabar Cirebon dari PRMN, Kamis, (13/2/2025).

Adapun kepala daerah yang akan dilantik adalah gubernur dan wakil gubernur terpilih, wali kota dan wakil wali kota terpilih, serta bupati dan wakil bupati terpilih.

Kepala daerah dan wakil kepala daerah juga hadir didampingi suami atau istri mereka masing-masing. Begitu juga para Ketua DPRD yang turut hadir bersama istri atau suami mereka.

Sebelum pelantikan, kepala daerah diminta melakukan registrasi dan pemeriksaan kesehatan yang dibagi menjadi tiga sesi dan bertempat di Plaza Gedung C dan Gedung F Lantai 3 Kemendagri. Gladi kotor pelantikan akan digelar pada 18 Februari 2025 di Istana Kepresidenan Jakarta.

Bagi daerah yang masih menghadapi sengketa di MK, jadwal pelantikan akan disesuaikan dengan hasil keputusan akhir. Setelah pelantikan, para kepala daerah akan menjalani ospek sebagaimana yang dilakukan menteri Kabinet Merah Putih. Orientasi kepala daerah era Presiden Prabowo Subianto digelar di Lembah Tidar Magelang, tepatnya di Glamping Borobudur Internasional Golf, Magelang, pada 21 hingga 28 Februari 2025 untuk Angkatan I.

Orientasi bertujuan untuk memberikan pemahaman serta mempersiapkan para kepala daerah dalam menjalankan tugas kepemimpinan mereka. Dikabarkan pula, 28 Februari 2025 mendatang, akan ada pengarahan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di lokasi orientasi.

Biaya kegiatan selama delapan hari di Magelang akan dibiayai oleh DIPA Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemendagri.

Sementara itu, biaya lain-lain seperti akomodasi, konsumsi, dan transportasi akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah.

Sebanyak 503 peserta, terdiri dari 34 gubernur, 380 bupati, dan 89 walikota yang ikut kegiatan glamping Lembah Tidar juga dibebankan biaya akomodasi dan konsumsi per orang, untuk setiap hari kegiatan, yakni sebesar Rp2.750.000.

Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Cirebon memastikan bahwa pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih hasil Pilkada 2024 akan digelar pada 20 Februari 2025. Kepastian ini diperoleh setelah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengirimkan surat resmi mengenai jadwal pelantikan.

Menurut Kepala Bagian Pemerintahan Pemkab Cirebon, Yadi Wikarsa, selain pelantikan, seluruh bupati dan wakil bupati terpilih juga akan menjalani pemeriksaan kesehatan langsung oleh tim dari Kemendagri RI sebelum acara gladi resik.

“Surat pemberitahuan dari Kemendagri baru kami terima hari ini. Gladi resik akan digelar pada 18 Februari, dan sebelum itu, semua bupati dan wakil bupati yang akan dilantik harus menjalani pemeriksaan kesehatan oleh tim dari Kemendagri,” ujar Yadi, Kamis (13/2/2025).

Terkait agenda pisah sambut, Yadi menyebut bahwa serah terima memori jabatan dari Penjabat (Pj) Bupati ke bupati definitif kemungkinan akan dijadwalkan oleh pemerintah daerah, meskipun waktu pelaksanaannya masih belum dipastikan.

Selain itu, agenda pisah sambut Gubernur yang awalnya direncanakan pada 21 Februari 2025 kemungkinan besar akan ditunda. Pasalnya, sehari setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan mengikuti retreat di Magelang.

“Jadi, besar kemungkinan pisah sambut akan digelar setelah retreat selesai,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Cirebon, Sunanto, memastikan bahwa persiapan pelantikan sudah mencapai 100 persen, termasuk seragam dan kendaraan dinas untuk bupati serta wakil bupati.

Dia menjelaskan bahwa telah disiapkan dua unit kendaraan dinas untuk bupati dan dua unit untuk wakil bupati. Namun, jenis kendaraan yang akan digunakan masih dalam tahap penentuan.

Yang jelas, spesifikasinya akan disesuaikan dengan regulasi, terutama terkait kapasitas mesin (CC) yang membedakan posisi bupati dan wakil bupati.

Sunanto juga menegaskan bahwa tidak akan ada serah terima jabatan (Sertijab) secara khusus dengan alasan efisiensi anggaran. Sementara itu, pengadaan kendaraan dinas akan berlangsung tahun ini, meskipun masih dalam tahap penyelesaian anggaran.

“Proses pengadaan kendaraan dinas masih dalam tahap penyelesaian, terlebih tahun ini ada refocusing anggaran,” jelasnya.(Mail)