Alun-alun Pataraksa Sumber Kabupaten Cirebon Terancam Mangkrak

kacenews.id-CIREBON-Alun-alun Pataraksa, Sumber yang seharusnya menjadi ikon kebanggaan Kabupaten Cirebon, kini tampak memprihatinkan. Bangunan senilai lebih dari Rp 15 miliar itu dibiarkan terbengkalai, tanpa kejelasan apakah akan diperbaiki atau dibiarkan rusak lebih parah.

Dua gapura yang ambruk masih belum diperbaiki, sementara bagian bawah tangga mulai ambles. Jika hujan turun, air menggenang di permukaan alun-alun, menambah kesan kumuh di pusat pemerintahan daerah.

Tak hanya itu, tiang listrik di kawasan tersebut tampak miring ke arah timur, dengan jaringan kabel yang mulai turun menutupi bangunan galeri.

Hingga kini, belum ada kepastian dari pemerintah terkait kelanjutan proyek tersebut, meskipun kasus hukum yang menyeret tiga tersangka telah inkracht.

Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, menjelaskan, anggaran pembangunan Alun-alun Pataraksa berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun, setelah kasus hukum mencuat, seluruh kerugian negara telah dikembalikan ke kas daerah Pemprov Jabar.

“Jadi, kami masih menunggu konfirmasi dari Pemprov Jabar, apakah dana yang dikembalikan itu akan dianggarkan kembali untuk perbaikan atau tidak. Bisa jadi, anggaran ini justru terhapus akibat refocusing,” ujar Hilmy, Minggu (9/2/225).

Ia berharap Bappelitbangda segera berkoordinasi dengan Pemprov Jabar untuk mendapatkan kepastian. Pasalnya, Pemkab Cirebon tidak memiliki kewenangan untuk mengambil alih proyek tersebut.

“Kalau sudah satu tahun seperti ini, nanti kita bisa berkomunikasi dengan gubernur baru untuk mencari solusi. Saya pribadi berharap, proyek ini bisa dibangun kembali karena ini mutlak kewenangan Pemprov Jabar,” katanya.

Meski kondisi Alun-alun Pataraksa semakin memprihatinkan, Pemkab Cirebon tidak bisa serta-merta mengalokasikan anggaran sendiri.

Menurut Hilmy, hal itu berisiko menimbulkan duplikasi anggaran jika ternyata Pemprov Jabar sudah menyiapkan dana untuk kelanjutan proyek ini.

“Kami tidak ingin tumpang tindih anggaran. Jika pemprov sudah mengalokasikan dana, kita tidak perlu menyiapkan anggaran dari daerah,” tegasnya.

Hilmy juga menyebut bahwa Kejaksaan Negeri (Kejari) Cirebon telah beberapa kali mengirimkan surat kepada Pemprov Jabar agar proyek ini segera dilanjutkan. Namun, karena bukan hibah, keputusan tetap berada di tangan pemprov.

“Kalau ini hibah, maka kita yang bisa melaksanakan. Tapi karena bukan hibah, ya tetap harus menunggu keputusan dari provinsi,” ungkapnya.(Ismail/KC)

Pointer

Perjalanan Alun-alun Patraksa

1. Diresmikan 10 November 2023

Alun-alun Pataraksa diresmikan pada 10 November 2023 bertepatan Hari Pahlawan. Pembangunan tahap pertama dimulai 2021, anggaran Rp11,6 miliar. Pembangunan tahap kedua pada 2023, anggaran sekitar Rp4,5 miliar, menggunakan bantuan keuangan Pemprov Jabar. Penandatanganan prasasti dilakukan Bupati Cirebon Imron, didampingi Wakil Bupati Cirebon Wahyu Tjiptaningsih dan Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i.

2. Ikon Baru Kabupaten Cirebon

Alun-alun Pataraksa dibangun sebagai Ikon Baru Kabupaten Cirebon. Kehadiran Alun-alun Pataraksa bisa menjadi fasilitas baru bagi masyarakat untuk rekreasi, bisa bersantai, atau sekedar ngobrol-ngobrol bersama teman dan keluarga.

3. Ambruk pada 2 Januari 2024

Baru sebulan diresmikan, Alun-alun Pataraksa Kabupaten Cirebon roboh pada Selasa, 2 Januari 2024. Hujan deras dan angin kencang sebabkan bangunan yang menelan anggaran sebesar Rp16,1 miliar itu ambruk.

4. Kejaksaan Negeri Kabupaten Cirebon menetapkan 3 tersangka kasus korupsi pembangunan Alun-alun Pataraksa. Mereka berinisial E selaku kontraktor pembangunan (swasta), AM selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dari kalangan ASN yang bertugas di Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan D selaku konsultan pengawas (swasta).

5. Kondisi Terkini
Gapura ambruk belum diperbaiki. Tangga ambles dan genangan air saat hujan. Tiang listrik miring dengan kabel yang turun menutupi galeri.

6. Pemkab Cirebon Tak Berdaya
Pemkab Cirebon tidak bisa mengalokasikan anggaran sendiri untuk proyek ini karena risiko duplikasi anggaran.

7. Keputusan di Pemprov Jabar
Kejaksaan Negeri Cirebon telah mendorong Pemprov Jabar untuk melanjutkan proyek. Keputusan akhir ada di tangan Pemprov Jabar terkait kelanjutan proyek.