Tenaga Kesehatan Wajib Prioritaskan Pelayanan di Puskesmas, Sekda Hilmy: Yang Melanggar Bakal Kena Sanksi
kacenews.id-CIREBON-Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Cirebon, Hilmy Riva’i, menegaskan bahwa tenaga kesehatan termasuk bidan dan dokter, harus mengutamakan pelayanan masyarakat di Puskesmas. Jika terbukti tidak memprioritaskan tugasnya, mereka akan dikenai sanksi tegas, mulai dari teguran lisan hingga tertulis.
“Dalam kondisi darurat seperti sekarang, tenaga kesehatan harus selalu siap siaga,” ujar Hilmy.
Pernyataan ini disampaikan menyusul hilangnya perlakuan istimewa bagi peserta BPJS Kesehatan, yang berdampak pada perubahan pola layanan kesehatan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon berkomitmen memastikan kesiapsiagaan Puskesmas sebagai garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Hilmy mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan Puskesmas sebelum memutuskan berobat ke rumah sakit. Selain lebih dekat dan mudah diakses, biaya pelayanan di Puskesmas juga jauh lebih terjangkau dibandingkan rumah sakit.
“Bagi masyarakat, jika mengalami keluhan kesehatan, tidak perlu langsung ke rumah sakit. Puskesmas sudah memiliki fasilitas yang memadai dan biayanya lebih efisien,” katanya.
Ia melanjutkan, layanan kesehatan di Puskesmas saat ini telah dipermudah, termasuk layanan persalinan dan rawat inap yang sudah beroperasi 24 jam. “Puskesmas sudah Poned (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar), sehingga mampu menangani kasus-kasus kegawatdaruratan ibu dan bayi baru lahir,” jelasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkab Cirebon akan menerbitkan surat edaran kepada camat dan kepala Puskesmas untuk memperkuat layanan kesehatan. Hilmy menegaskan bahwa ia tidak ingin mendengar ada tenaga kesehatan yang terlambat datang ke Puskesmas karena lebih mengutamakan praktik di klinik pribadi.
Selain peningkatan layanan di Puskesmas, Hilmy juga menyoroti pentingnya percepatan pencapaian Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Cirebon. Saat ini, cakupan UHC di daerah tersebut masih di angka 75 persen, lebih rendah dari target 80 persen yang ditetapkan pemerintah.
“Jika target UHC belum tercapai, masyarakat kehilangan hak istimewa layanan kesehatan, seperti jaminan pelayanan pada hari yang sama saat mereka sakit,” ujarnya.
Untuk mengatasi hal ini, Pemkab Cirebon akan berdialog dengan BPJS Kesehatan Pusat guna mencari solusi dan meminta kebijakan yang lebih fleksibel. “Kami akan berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan Pusat agar ada keringanan bagi masyarakat. Ini penting agar akses layanan kesehatan semakin mudah,” tutur Hilmy.
Melalui berbagai langkah ini, Pemkab Cirebon berharap kualitas dan akses layanan kesehatan masyarakat semakin meningkat, terutama dalam situasi darurat, serta mempercepat tercapainya UHC di Kabupaten Cirebon.(Mail)
