BPJPH Kemenag: Kini Buat Sertifikat Halal UMKM Gratis
CIREBON – Pemerintah menargetkan 1 juta jumlah UMKM bersertifikat halal pada tahun ini. Bahkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama (Kemenag) melalui program aplikasi sistem informasi halal (Sihalal) optimis bisa menyelesaikan target tersebut.
“Jadi target kita ini secara nasional tahun 2023, 1 juta dari keseluruhan 10 juta UMKM,” ujar Anggota DPR RI Selly Andriani Gantina, di Sumber, Selasa (14/3/2023).
Selly mengatakan, target 1 Juta UMKB bersertifikat Halal ini, bukanlah target yang sedikit. Namun, pihaknya tetap optimis dan terus melakukan sosialisasi terhadap pelaku UMKM.
Apalagi, kata Selly di Kabupaten Cirebon ada sebanyak 17 ribu pelaku UMKM. Namun setelah dilakukan update data, ada sebanyak 36 ribu pelaku UMKM. “Artinya memang tidak salah kita melakukan sosialisasi dan menyisir untuk melakukan sertifikasi halal gratis,” kata Selly
Ia mengungkapkan mungkin selama ini pemerintah melakukan sosialisasi seolah-olah masyarakat umum itu awam terutama UMKM. Bahkan merwka mengetahui bahwa untuk mendapatkan sertifikasi halal bayar hingga ratusan ribu rupiah.
“Banyak UMKM untuk mendapatkan sertifikat halal reguler itu harus bayar sekitar Rp 350.000 Bahkan ada yang Rp 500.000,” kata Selly.
Padahal, kata Selly, sebetulnya ada program sertifikasi halal atau Sihalal yang melalui Kementerian Agama, yang memang diberikan secara cuma-cuma melalui BPJPH atau gratis tanpa ada pemungutan sepeserpun.
Maka sosialisasi ini akan kita bentuk tularkan terutama kepada para pelaku UMKM yang sudah mendapatkan sertifikasi. “Untuk berikutnya dia wajib membawa rekan-rekannya (pelaku UMKM) yang memang belum mendapatkan sertifikasi untuk didaftarkan melalui para pendamping yang memang sudah tersebar di setiap Kecamatan,” katanya.
Lebih lanjut, kata Selly pendamping sertifikasi halal di Kabupaten Cirebon, ada 40 orang yang tersebar di tiap kecamatan, masing-masing kecamatan ada satu pendamping.
Namun, sayangnya, pendamping yang aktif saat ini hanya ada 10 orang, padahal sebelumnya jumlah total pendamping tercatat sebanyak 100 orang yang kemudian berkurang hingga 40 orang. “Penyusutan jumlah pendamping tersebut dikarenakan terkendala masalah kesejahteraan,” katanya.(Junaedi)
