BPK Temukan Kejanggalan di Tujuh Intansi Majalengka
kacenews.id-MAJALENGKA-Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Provinsi Jawa Barat mengungkapkan temuan audit terhadap sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Majalengka periode 2005-2023.
Dalam laporan tersebut, terdapat 7 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki kewajiban keuangan yang belum terselesaikan.
Ketujuh instansi tersebut meliputi Inspektorat, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR), Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Kecamatan Cigasong, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), serta Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan (DKP3) Kabupaten Majalengka.
Dari total kewajiban sebesar tercatat Rp 3.742.441.195,87, hingga saat ini baru Rp1.203.376.472,06 yang disetorkan. Artinya, masih terdapat sisa kewajiban sebesar Rp 2.539.064.723,81 yang belum terselesaikan.
Bahkan berdasarkan laporan, BKAD dan DKP3 Kabupaten Majalengka hingga kini belum mengajukan Surat Kuasa Khusus (SKK) kepada Kejaksaan Negeri (Kejari) Majalengka. BKAD masih memiliki kewajiban sebesar Rp75.629.805, sementara DKP3 sebesar Rp31.186.474,40.
BKAD juga baru menyetor Rp3.253.404 dari total kewajibannya, menyisakan Rp72.377.401 yang belum terselesaikan. Sementara itu, DKP3 baru menyetorkan Rp9.000.000, sehingga masih memiliki sisa kewajiban sebesar Rp22.186.474,40.
Temuan hasil audit di atas terungkap dan dibahas dalam acara Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Bantuan Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, yang digelar belum lama ini di Aula Kantor Kejari Majalengka.
Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Majalengka, Wawan Kustiawan, SH, menegaskan bahwa pihaknya akan mengawal penyelesaian kewajiban tersebut.
Ia juga mengungkapkan bahwa pada Oktober 2024, Kejari telah memanggil 12 perusahaan penyedia barang dan jasa (vendor) untuk menindaklanjuti SKK yang diberikan oleh enam OPD di Kabupaten Majalengka.
“Kami akan berkomitmen terus menyelesaikan temuan audit BPK RI ini secara internal di lingkungan Pemkab Majalengka. Upaya ini merupakan bagian dari transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah,” ujar Wawan.
Pihaknya berharap dengan masih adanya sisa miliaran rupiah yang belum terselesaikan, sehingga semua pihak dapat segera menuntaskan kewajibannya guna menghindari potensi konsekuensi hukum lebih lanjut.
Sementara itu, Kasi Intelijen Kejari Majalengka, Moch. Ridwan Dermawan, SH, menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal proses penyelesaian kewajiban tersebut agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
“Kami akan memastikan seluruh proses penyelesaian temuan audit ini berlangsung transparan dan akuntabel,” tutupnnya.(Jep)
