Pj WaKota Cirebon Geram Sebut Stadion Bima Diduga Disewa Secara Ilegal
kacenews.id-CIREBON-Stadion Bima yang merupakan aset milik Pemerintah Kota Cirebon diduga disewakan kepada pihak lain secara ilegal. Perjanjian sewa-menyewa Stadion Bima, saat ini mulai diperbincangkan khalayak ramai.
Informasi yang dihimpun Kabar Cirebon, Minggu (2/2/2025), Stadion Bima disewa SSB Bina Sentra sejak Oktober 2024. Dan bakal menjadi markas klub PSBS Biak. Kontrak sewa diduga berlangsung selama lima tahun dengan biaya tahunan sebesar Rp 50 juta.
Selain kewajiban membayar sewa, Bina Sentra juga bertanggung jawab melakukan perbaikan infrastruktur stadion. Hal itu bertujuan mengembalikan fungsi Stadion Bima yang sebelumnya terbengkalai.
Perbaikan
Saat ini, Stadion Bima tidak sedang berfungsi sementara. Karena di area inti stadion, tampak sedang berlangsung perbaikan. Perbaikan dilakukan terhadap rumput lapangan, tempat duduk penonton atau tribun.
Dini, salah satu pegawai Dispora Kota Cirebon dikutip Kabar Cirebon dari sejumlah media online mengungkapkan, Stadion Bima disewakan dengan nilai Rp 50 juta per tahun, dengan kenaikan Rp 10 juta per tahun selama masa sewa 5 tahun.
Bahkan, menurutnya, PSSI telah dua kali melakukan survei ke Stadion Bima untuk menilai kelayakannya sebagai venue pertandingan Liga 1.
Permohonan Sewa
Namun anehnya, hingga saat ini, Bidang Barang Milik Daerah (BMD) Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Cirebon belum menerima permohonan persetujuan sewa Stadion Bima dari SKPD atau pengguna, dalam hal ini Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Cirebon.
Perjanjian pemanfaatan diklaim belum memenuhi syarat administrasi sesuai ketentuan. Jika mengacu pada Permendagri 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Perda 12 tahun 2017, barang milik daerah dapat dimanfaatkan oleh pihak lain jika tidak digunakan untuk urusan pemerintahan.
“Ada permohonan dari pihak lain sebagai pengguna seperti SKPD kepada sekretariat pihak pengelola aset, maupun ke kepala daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Dan akan dikaji, sehingga persetujuan akhir menjadi kewenangan kepala daerah atau Walikota,” ujar Kabid BMD BPKPD Kota Cirebon, M Nurdin, Jum’at (31/1/2025)
BPKPD sendiri mendapatkan arsip dokumen perjanjian sewa Stadion Bima antara Dispora dan pihak ketiga yang ditandatangani oleh Kepala Dispora Kota Cirebon, Irawan Wahyono dan pihak penyewa setelah adanya audit dari BPK pada 2024 akhir, adanya dana yang masuk ke kas daerah sebesar Rp50 juta.
Kepada Dispora Kota Cirebon, Irawan Wahyono belum dapat dikonfirmasi oleh awak media karena tidak ada di tempat saat ingin mengkonfirmasi di kantornya.
Pernyataan Pj Walikota
Sementara itu Pj Wali Kota Cirebon, H Agus Mulyadi saat ditanyai oleh sejumlah wartawan tentang masalah ini seusai salat Jumat di Masjid Balai Kota Cirebon menegaskan belum menerima informasi mengenai penyewaan Stadion Bima itu.
Ia pun berencana untuk mencari informasi lebih lanjut dari instansi terkait. “Stadion Bima adalah properti yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Cirebon. Sepanjang yang saya tahu, tidak ada perikatan sewa. Jika benar disewakan, itu ilegal,” tegas Agus.
Ia menandaskan, tidak pernah memberikan persetujuan terkait penyewaan Stadion Bima. “Sejak saya masih menjabat sekda, belum pernah ada persetujuan sewa Stadion Bima. Jika ingin disewakan, harus ada kajian komprehensif terkait bentuk kerja samanya,” pungkasnya dengan wajah kecewa dan geram.
Prosedur Sewa
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah, S.Sos., MAP, menilai, perjanjian kerja sama sewa Stadion Bima itu ilegal. Sebab, prosedur sewa aset barang milik daerah harus melalui Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD).
“Kami Komisi II DPRD menyayangkan ada perjanjian sewa stadion Bima untuk home base oleh pihak ketiga yang tidak prosedural,” katanya, Sabtu (1/2/2024).
DPD KNPI Kota Cirebon mendesak Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Cirebon untuk transparan dalam pengelolaan Stadion Bima yang saat ini diserahkan kepada pihak ketiga.
Desakan tersebut disampaikan KNPI, dalam keterangan resminya, Minggu (2/2/2025). KNPI menilai, kesepakatan pengelolaan Stadion Bima oleh pihak ketiga ilegal.
Apalagi Pemkot Cirebon, dalam hal ini Pj Wali Kota, tidak mengetahui kesepakatan pengelolaan Stadion Bima yang dilakukan oleh Dispora dengan durasi kontrak lima tahun tersebut.
Bahkan, KNPI meminta atensi khusus bagi Kejaksaan dan Polres Cirebon Kota, serta Pemkot Cirebon agar dilakukan audit menyeluruh, khususnya wali kota terpilih agar menjadi perhatian serius.
Ada Kejanggalan
Ketua KNPI Demisioner, Jarum SE menegaskan, adanya kejanggalan dan ketidakjelasan dalam pengelolaan fasilitas olahraga tersebut setelah stadion diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola oleh Dispora.
Ia menilai bahwa pengelolaan stadion yang merupakan aset milik pemerintah daerah harus dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan keterbukaan, mengingat Stadion Bima memiliki peran penting sebagai sarana publik untuk berbagai kegiatan olahraga.
“Kami sangat mendukung pengelolaan Stadion Bima yang profesional, namun kami juga meminta agar Dispora lebih transparan mengenai siapa saja yang terlibat dalam pengelolaan ini, bagaimana mekanisme pengelolaannya, serta kontribusi yang diberikan oleh pihak ketiga tersebut terhadap pendapatan daerah,” kata Jarum.
Jarum mendesak Kejaksaan dan Polres Cirebon Kota untuk bergerak aktif atas pengelolaan Stadion Bima oleh pihak ketiga yang diduga tidak sesuai prosedur. Ini harus jadi atensi khusus Kejaksaan dan Polres Cirebon Kota agar lebih serius dalam persoalan ini.
“Kita minta Kejaksaan dan Polres Cirebon Kota dalam 2×24 jam melakukan tindakan tegas atas persoalan ini. Karena, kami juga akan meneruskan ke Kejati dan Polda Jabar,” tegasnya.
Atensi Serius
Tak cukup sampai disitu, Jarum meminta kepada wali kota terpilih agar menjadi atensi dan perhatian serius atas sikap Dispora yang diduga serampangan dalam pengelolaan Stadion Bima oleh pihak ketiga.
“Wali Kota terpilih harap persoalan ini jadi atensi serius. Dan, Pemkot Cirebon lewat Pj Wali Kota segera melakukan audit menyeluruh atas kesepakatan pengelolaan Bima oleh pihak ketiga. Persoalan ini jangan sampai dibiarkan begitu saja,” katanya.
Lebih lanjut, Jarum menjelaskan bahwa keterbukaan informasi sangat penting untuk mencegah potensi penyalahgunaan wewenang atau ketidaksesuaian dalam pengelolaan anggaran dan fasilitas.
Pihaknya juga meminta agar masyarakat diberikan ruang untuk mengetahui secara jelas bagaimana Stadion Bima digunakan dan dikelola demi kepentingan publik.
“Stadion Bima adalah milik rakyat Kota Cirebon, maka sudah seharusnya masyarakat mengetahui secara jelas bagaimana pengelolaannya. Jika pihak ketiga yang dipercaya untuk mengelola stadion ini mendapatkan keuntungan, kami berharap ada transparansi terkait bagaimana keuntungan tersebut dikelola. Dan apakah ada dampaknya bagi masyarakat Kota Cirebon,” tambahnya.
Desakan senada disampaikan Ketua KNPI Kota Cirebon, Jaka Permana yang mengingatkan, bahwa pengelolaan fasilitas publik harus mengutamakan kepentingan umum, bukan hanya untuk keuntungan pihak tertentu.(Jak/Cimot)
Pointer
1. Isu Ilegalitas Penyewaan Stadion Bima: Stadion Bima, aset milik Pemerintah Kota Cirebon, diduga disewakan secara ilegal kepada pihak ketiga, yaitu SSB Bina Sentra, sejak Oktober 2024. Penyewaan ini mencakup kontrak selama lima tahun dengan biaya sewa tahunan Rp 50 juta dan kewajiban perbaikan infrastruktur stadion.
2. Tidak Ada Persetujuan Resmi: Menurut Bidang Barang Milik Daerah (BMD) BPKPD Kota Cirebon, belum ada permohonan persetujuan sewa dari pihak terkait, khususnya Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora). Hal ini bertentangan dengan prosedur pengelolaan aset milik daerah.
3.
Pernyataan Pj Wali Kota Cirebon: Pj Wali Kota Cirebon, H Agus Mulyadi, menyatakan belum menerima informasi mengenai penyewaan stadion tersebut dan menegaskan bahwa jika benar disewakan tanpa persetujuan, itu ilegal.
4. DPRD Kota Cirebon Menilai Ilegal: Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon, M. Handarujati Kalamullah, menyatakan bahwa prosedur sewa stadion harus melalui BPKPD dan menyayangkan kesepakatan tersebut dilakukan tanpa mengikuti prosedur yang tepat.
5.
Desakan untuk Transparansi dan Audit: DPD KNPI Kota Cirebon mendesak Dispora untuk lebih transparan dalam pengelolaan Stadion Bima. Mereka juga meminta Kejaksaan dan Polres Cirebon Kota untuk segera melakukan audit menyeluruh terkait pengelolaan stadion yang diduga ilegal tersebut.
