Surat Kemendagri Soal Pelantikan Kepala Daerah Serentak Belum Turun Belum Jelas

kacenews.id-CIREBON-Hasil rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi II DPR RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan penyelenggara Pemilu telah menetapkan kepala daerah terpilih yang tidak bersengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik pada 6 Februari 2025.

Saat ini, Pemerintah Daerah (Pemda) Kota Cirebon masih menunggu surat resmi dari pemerintah pusat terkait pelantikan tersebut.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Wali Kota Cirebon, Agus Mulyadi, saat ditemui di Balai Kota Cirebon, Jumat (31/1/2025).

Menurut Agus, berdasarkan hasil RDP dengan Komisi II DPR RI, pelantikan kepala daerah terpilih dijadwalkan pada 6 Februari 2025. Namun, pihaknya masih menunggu konfirmasi resmi dari Kemendagri.

“Untuk pelantikan, Insyaallah sudah siap. Mulai dari atribut, uniform, hingga titik kumpul saat pelantikan sudah kami persiapkan. Namun, pelaksanaan teknisnya tetap menunggu keputusan dari Kemendagri,” ujar Agus.

Agus menegaskan, Pemda Kota Cirebon telah menyiapkan skema pelantikan, berapa pun tanggal yang ditetapkan secara resmi. Skema tersebut juga telah dikoordinasikan dengan pasangan kepala daerah terpilih agar mereka berada di Jakarta dua hari sebelum pelantikan.

“Jika pelantikan tetap pada tanggal 6 Februari, maka Pak Wali dan Ibu Wakil akan berada di Jakarta sejak 4 Februari untuk persiapan. Mungkin H-1 akan ada gladi resik,” jelas Agus.

Karena pelantikan akan dilakukan secara serentak dan langsung oleh Presiden, tidak semua perangkat daerah akan ikut ke Jakarta.

“Di sana pasti ramai, jadi kemungkinan hanya saya, Pak Sekda, dan asisten yang ikut. Sementara perangkat daerah lainnya akan menyambut di Cirebon,” ungkapnya.

Panitia pelantikan hingga serah terima jabatan (sertijab) juga telah dibentuk, dengan Pj Sekretaris Daerah, Iing Daiman, sebagai ketua.

Meskipun RDP telah menentukan jadwal pelantikan, selama belum ada perubahan dalam Peraturan Presiden (Perpres), Pemda Kota Cirebon tetap mengacu pada Perpres Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2016 terkait Tata Cara Pelantikan Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Dalam aturan tersebut, pelantikan gubernur dijadwalkan pada 7 Februari, sedangkan bupati dan wali kota pada 10 Februari.

Sementara itu, berdasarkan informasi terbaru pada Jumat, (31/1/2025), Komisi II DPR RI akan menggelar rapat ulang dengan Kemendagri dan penyelenggara Pemilu, untuk membahas jadwal pasti pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024.

Salah satu pertimbangan Komisi II adalah jadwal dismissal atau putusan sela Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil sengketa Pilkada, yang akan berlangsung pada 3-5 Februari 2025.

Pembacaan putusan dismissal ini lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Padahal, dalam Peraturan MK Nomor 14 Tahun 2025 tentang tahapan penanganan perselisihan hasil Pilkada, putusan dismissal seharusnya dibacakan pada 11-13 Februari 2025.(Fanny/KC)