Kuota BBM Bersubsidi untuk Nelayan Masih Jauh dari Kebutuhan, DKPPP Kota Cirebon Sudah Ajukan Peningkatan Pasokan ke BPH Migas
kacenews.id-CIREBON-Komisi II DPRD Kota Cirebon mengapresiasi Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan (DKPPP) yang mampu memperoleh pendapatan retribusi selama 2024 melampaui 100 persen. Pendapatan itu salah satunya bersumber dari retribusi di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Kejawanan.
Ketua Komisi II DPRD Kota Cirebon M Handarujati Kalamullah menilai, DKPPP dapat menjadi percontohan SKPD lain dalam memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah (PAD).
Selain itu, inovasi penarikan retribusi menggunakan sistem aplikasi Sirebon juga menjadi perhatian Komisi II dalam upaya optimalisasi PAD dari DKPPP.
“Dalam rangka optimalisasi PAD, Alhamdulillah DKPPP mampu melebihi target, salah satunya di TPI yakni hampir 1,5 lebih. Salah satunya aplikasi Sirebon, hal ini diharapkan dapat ditiru oleh SKPD lain,” kata Handarujati, usai rapat kerja bersama DKPPP di kantornya, Kamis (23/1/2025).
Sementara itu, kebutuhan BBM bersubsidi bagi nelayan maupun pengusaha kapal di Kota Cirebon masih perlu ditingkatkan. Karena dari kebutuhan sebanyak 5.100 kiloliter, baru terealisasi sebanyak 1.800 kiloliter. Sehingga Komisi II DPRD berkomitmen akan berkomunikasi langsung ke Biro Perekonomian Jawa Barat dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Jawa Barat untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan BBM bersubsidi dari BPH Migas.
Hal ini sangat penting, mengingat perbedaan harga BBM khususnya solar amat signifikan. Tanpa subsidi nelayan bisa menghabiskan 10 ribu per liter, sedangkan dengan subsidi nelayan hanya perlu membayar 6 ribu per liter.
“Meski DKPPP sudah melakukan komunikasi, Komisi II akan berkunjung ke Biro Perekonomian dan DKP Jabar supaya melakukan supervisi ke BPH Migas,” katanya.
Hal sama disampaikan anggota Komisi II DPRD H Karso. Ia mengemukakan, peningkatan BBM bersubsidi penting dilakukan. Mengingat, capaian DKPPP dari sektor kinerja maupun retribusi mampu melebihi target yang ditetapkan selama 2024.
“Kami juga menilai sistem digitilisasi yang digunakan DKPPP (aplikasi Sirebon), patut dicontoh jadi pilot project untuk SKPD lain,” katanya.
Kepala DKPPP Kota Cirebon Hj Elmi Masruroh menyampaikan untuk target retribusi di 2025 terjadi kenaikan di UPT TPI sebanyak 250 juta. Kemudian untuk retribusi lainnya masih sama seperti tahun sebelumnya.
Ia menyebutkan, setelah penggunaan Sirebon di awal 2025, penarikan retribusi menjadi lebih efisien. Kendati hal itu masih terbatas digunakan untuk penarikan retribusi di TPI.
“Ini jauh lebih efektif ketimbang metode sebelumnya. Alhamdulillah tidak ada kendala di lapangan, bahkan pengusaha kapal pun tak jarang sudah meminta tagihan retribusi sebelum ditagih kami,” katanya.
Menurutnya, hal itu merupakan nilai positif karena para pengusaha kapal menaruh kepercayaan terhadap DKPPP.
Meski begitu, keterbatasan BBM bersubsidi bagi para pengusaha kapal dan nelayan masih menjadi persoalan serius. Padahal, pihaknya telah mengajukan peningkatan jumlah kebutuhan secara langsung ke BPH Migas.
“Kuota BBM bersubsidi untuk 2025 masih jauh dari yang seharusnya. Setelah diketahui, ternyata yang mengajukan memang harus dari pihak Provinsi Jawa Barat, dari kami hanya mengusulkan,” katanya.
Ia juga berkomitmen akan terus mempertahankan capaian yang telah diraih selama 2024, bahkan diharapkan terus meningkat.
“Kami juga akan berupaya agar target terus meningkat, termasuk aplikasi Sirebon untuk penarikan retribusi lain juga yang ada di DKPPP,” ujarnya.
Dalam rapat ini dihadiri pula Wakil Ketua II DPRD Fitrah Malik, Sekretaris Komisi DPRD Subagja, anggota Komisi II Een Rusmiyati, Anton Octavianto, Dian Novitasari, Abdul Wahid Wadinih, dan BPKPD Kota Cirebon.(Cimot)
