Kinerja DPRD Kabupaten Cirebon Dinilai Lamban, UMC Gelar Aksi Demo
kacenews.id-CIREBON-Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon (UMC) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Kabupaten Cirebon, Kamis (9/1/2025), menyoroti kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam seratus hari pertama masa jabatan.
Aksi ini menggarisbawahi berbagai persoalan publik yang dinilai belum tertangani secara optimal.
Koordinator aksi, Gusti Yoga Pratama, menyampaikan kritik terkait fungsi legislasi, pengawasan, dan penganggaran DPRD yang dianggap belum maksimal.
Menurutnya, evaluasi ini menjadi momen penting untuk mengukur sejauh mana keberpihakan DPRD terhadap masyarakat.
“Seratus hari ini bukan hanya soal evaluasi, tetapi tentang nurani. Kebijakan DPRD berdampak langsung pada kehidupan rakyat. Apakah mereka benar-benar mendengarkan aspirasi masyarakat?” ujar Gusti.
Salah satu isu utama yang diangkat adalah kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen. Presiden Mahasiswa UMC, Abdullah Gymnastiar, menyebut kebijakan ini semakin memberatkan masyarakat, khususnya pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
“Meski pemerintah mengklaim kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah, dampaknya terasa luas. Harga kebutuhan pokok naik, UMKM kesulitan, dan inflasi meningkat,” jelas Abdullah.
Ia juga menyoroti dampak kenaikan PPN pada sektor kesehatan, yang menurutnya membuat akses layanan kesehatan semakin sulit bagi masyarakat kurang mampu.
Selain itu, mahasiswa mengkritik lambannya penanganan infrastruktur. Jalan rusak, jembatan tak layak pakai, dan persoalan banjir menjadi masalah yang terus dihadapi masyarakat.
“Apakah lima tahun ke depan kita masih akan melihat jalan berlubang dan jembatan yang membahayakan?” kata Gusti dengan nada prihatin.
Persoalan lingkungan juga mendapat perhatian. Penumpukan sampah di berbagai wilayah, termasuk lingkungan akademis, dinilai mencerminkan lemahnya pengelolaan lingkungan oleh pemerintah daerah.
“Bagaimana masyarakat bisa hidup sehat jika sampah terus dibiarkan menumpuk?” tegas Gusti.
Aksi mahasiswa ini menjadi pengingat bagi DPRD akan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat.
Mahasiswa berharap DPRD dapat meningkatkan kinerjanya dan menghadirkan solusi nyata untuk permasalahan yang dihadapi rakyat.
“Kami tidak butuh janji, kami butuh tindakan nyata. DPRD harus menunjukkan keberpihakan yang jelas terhadap kepentingan masyarakat,” tutup Abdullah.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, R. Hasan Basori, menanggapi aksi mahasiswa dengan menyatakan bahwa kenaikan PPN merupakan kebijakan nasional yang berada di luar kewenangan DPRD.
Meski demikian, ia mengakui dampak kebijakan tersebut dirasakan oleh masyarakat.
“Kenaikan PPN sebenarnya menyasar barang dan jasa mewah, seperti pesawat pribadi dan kapal pesiar. Namun, kami memahami bahwa efeknya juga meluas. Kami akan menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI,” jelas Hasan.
Ia menambahkan, DPRD berkomitmen untuk terus mengawal dampak kebijakan tersebut dan membuka ruang dialog dengan mahasiswa melalui forum diskusi seperti “kopi morning” bersama Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Kabupaten Cirebon.
“Kami siap berdiskusi dan mengkaji isu-isu strategis, memastikan kebutuhan masyarakat tetap menjadi prioritas,” pungkasnya.(Mail)
