Rokhmin Dahuri: Sistem Ijon Cekik Petani Petani Garam Kabupaten Cirebon
Nelayan Cirebon Juga Dihantui Kiamat Tambak
Rokhmin Dahuri:
kacenews.id-CIREBON-Anggota Komisi IV DPR RI dari PDI Perjuangan, Rokhmin Dahuri, menyerukan tindakan tegas terhadap praktik ijon yang selama ini menjerat petambak garam di Kabupaten Cirebon.
Seruan ini disampaikan saat dirinya menggelar kunjungan kerja di Kalibangka, Desa Rawaurip, Kecamatan Pangenan, Kabupaten Cirebon, Kamis (12/12/2024).
Dalam agenda reses tersebut, Rokhmin menampung berbagai aspirasi dan keluhan petambak garam, mulai dari harga garam yang fluktuatif, buruknya infrastruktur jalan menuju tambak, hingga persoalan petambak yang terjerat praktik ijon oleh rentenir berkedok koperasi dengan bunga mencekik.
Rokhmin mengaku prihatin dengan kondisi para petambak garam yang sudah puluhan tahun berkutat dalam sektor ini, tetapi kesejahteraannya masih jauh dari kata layak. Salah satu penyebabnya adalah fluktuasi harga garam yang sangat tajam.
“Sudah 79 tahun merdeka, tapi petambak garam tetap begini. Ketika musim hujan, harga garam melambung tinggi, tapi saat musim kemarau harganya turun drastis,” kata Rokhmin.
Ia juga menyoroti praktik ijon yang membuat petambak tak berdaya. “Petambak butuh biaya produksi, tapi mereka malah terjebak sistem ijon dengan bunga yang sangat besar, hingga 20 persen bahkan lebih. Padahal, bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) hanya 3 persen. Ini yang harus kita gempur dari DPR,” tegas Rokhmin.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dan perbankan untuk menyediakan fasilitas pembiayaan yang terjangkau bagi petambak.
“Fungsi intermediasi bank harus berjalan. Bank mengumpulkan dana dari rakyat, lalu meminjamkannya untuk usaha sektoral seperti ini,” tambahnya.
Selain persoalan ijon, Rokhmin juga menyoroti buruknya infrastruktur jalan menuju tambak garam, yang berdampak pada meningkatnya biaya transportasi saat panen. “Jalan-jalan banyak yang rusak. Petambak harus menanggung ongkos transportasi yang mahal. Saya tidak mengerti, kenapa birokrasi membiarkan ini terjadi,” ujarnya dengan nada kecewa.
Rokhmin bahkan menyebut, pejabat yang tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat telah mengkhianati tugasnya. “Mereka digaji tinggi oleh negara. Dalam perspektif agama saya, mereka berdosa jika tidak peduli dengan rakyat,” tegasnya.
Di tengah keprihatinannya, Rokhmin membawa kabar baik bagi petambak garam. Ia menyampaikan bahwa program swasembada pangan yang diusung Presiden Prabowo Subianto juga mencakup komoditas garam.
“Dengan program ini, stok garam akan dijaga stabil dan tidak bergantung pada impor. Selain itu, harga garam di tingkat petambak juga akan dilindungi melalui kebijakan HET (Harga Eceran Tertinggi). Mudah-mudahan program ini berhasil dan dapat memberikan keuntungan bagi petani,” ujar Rokhmin.
Ia berharap, kebijakan tersebut dapat segera diimplementasikan sehingga petambak garam tidak hanya mampu bertahan tetapi juga menikmati hasil kerja keras mereka. Melalui reses tersebut, Rokhmin menegaskan komitmennya untuk membawa aspirasi petambak garam ke tingkat kebijakan nasional.
“Semoga ke depan, petambak garam kita bisa lebih sejahtera dan tidak lagi terjerat oleh sistem yang tidak adil,” tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) Kabupaten Cirebon, Erus Rusmana yang mendampingi kegiatan reses Rokhmin Dahuri berharap, daerahnya menjadi lokus prioritas utama program dari DPR RI dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, baik dari program usaha garam maupun prioritas pada program usaha kelautan dan perikanan lainnya.
“Kami juga berharap usaha pergaraman di Kabupaten Cirebon bisa berkembang dan dapat menyejahterakan masyarakat, serta dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian target produksi garam nasional,” kata Erus.
Kiamat Tambak
Sementara itu, sejumlah kuwu di wilayah Cirebon timur terutama yang bersinggungan dengan jalur pantura Kabupaten Cirebon mengeluhkan kondisi kondisi lahan pertanian, tambak, pantai, alat tangkap, hasil tangkap yang menurun dan masalah lainnya kepada Rokhmin Dahuri, Rabu, (11/12/2024) saat kunjungan reses di wilayah Desa Gebang Mekar, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon.
Seperti yang diungkapkan Kuwu Melakasari, Sochibi. Ia mengungkap kondisi tambak di sepanjang pantura yang sudah tidak bisa diandalkan. Bahkan, ia menyebutnya sebagai kiamat tambak. Sebab, banyak tambak diterjang rob, abrasi dan masalah lainnya. Sehingga, tambak tidak lagi bisa diandalkan sebagai mata pencaharian nelayan untuk budidaya udang dan bandeng.
Karenanya, ia berharap, kehadiran Rokhmin Dahuri yang merupakan putra asli Gebang, pakar kelautan dan perikanan di Indonesia, bisa memberikan solusi terbaik agar ekonomi nelayan kembali bangkit. Sebab, ada ratusan hektare tambak di sepanjang pantura terbengkalai akibat rob, dan abrasi.
Terkait keluhan tersebut, Rokhmin Dahuri yang juga merupakan Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan tahun 2001-2004 era Presiden Megawati Soekarnoputri menandaskan tidak akan membiarkan masalah yang sedang dihadapi nelayan, petani dan seluruh rakyat kecil.
“Soal tambak merupakan masalah di sepanjang pantai utara. Banyak tambak tergerus imbas dari peningkatan permukaan air laut. Solusinya, apakah nanti dengan breakwater atau apa, akan dikaji dulu. Agar, solusi yang diberikan benar-benar tapat,” tuturnya.
Sebagai Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri menyerap seluruh aspirasi para kuwu. Ia bahkan telah menugaskan sejumlah koordinator desa untuk mencatat seluruh keluhan warga agar disampaikan kepadanya yang ditindaklanjuti dalam bentuk program.
Rokhmin Dahuri juga menyayangkan tingkat pencemaran laut yang begitu tinggi hingga membuat hasil tangkap nelayan menurun. “Itu PR kita bersama, bagaimana membuat laut bersih tidak tercemar limbah,” katanya.(Mail)
Kutipan
“Petambak butuh biaya produksi, tapi mereka malah terjebak sistem ijon dengan bunga yang sangat besar, hingga 20 persen bahkan lebih. Padahal, bunga KUR (Kredit Usaha Rakyat) hanya 3 persen. Ini yang harus kita gempur dari DPR,”
Prof.Dr.Ir Rokhmin Dahuri, MS