Reses Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, H. R. Cakra Suseno: Keluhan Masih Seputar Banjir
kacenews.id-CIREBON-Permasalahan petani garam hingga berbagai keluhan petani padi menjadi sorotan utama dalam reses yang dilakukan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon, H. R. Cakra Suseno, di daerah pemilihan (Dapil)-nya, wilayah Cirebon Timur.
Melalui reses tersebut, Cakra menyerap aspirasi langsung dari masyarakat untuk diperjuangkan di tingkat legislatif.
Dalam kunjungan kerja yang berlangsung di sejumlah lokasi, Cakra mengungkapkan, dirinya menerima banyak keluhan dari masyarakat terkait berbagai persoalan.
Mulai dari harga garam yang tidak stabil, sulitnya akses petani terhadap pupuk, hingga permasalahan infrastruktur dan ekonomi kerakyatan.
Salah satu keluhan utama yang disampaikan oleh masyarakat adalah persoalan harga garam. Para petambak garam di wilayah timur Kabupaten Cirebon merasa tertekan karena hingga kini pemerintah belum menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) untuk garam.
“Petambak garam mengeluhkan soal harga yang tidak berpihak kepada mereka. Selama ini, harga garam ditentukan oleh tengkulak, bukan pasar, sehingga petambak berada pada posisi lemah,” ungkap Cakra, belum lama ini.
Ia menambahkan, tanpa adanya regulasi yang jelas terkait harga garam, petambak sulit mendapatkan keuntungan yang layak. Kondisi ini diperburuk oleh masuknya garam impor yang sering kali menekan harga garam lokal.
Selain petambak garam, petani padi juga menyampaikan keluhan yang tak kalah penting. Masalah kelangkaan pupuk menjadi isu yang sering kali mengganggu produktivitas pertanian. Petani mengaku kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi yang menjadi kebutuhan utama dalam pengelolaan tanaman padi.
“Pupuk langka sudah menjadi persoalan klasik, tetapi hingga kini belum ada solusi nyata. Ini mengganggu keberlangsungan pertanian, terutama di wilayah timur Kabupaten Cirebon,” jelas Cakra.
Tidak hanya itu, saluran irigasi yang rusak dan jalan usaha tani yang buruk turut menjadi hambatan bagi para petani. Banyak saluran air yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga mengurangi efisiensi pertanian dan berdampak pada hasil panen.
Persoalan infrastruktur menjadi isu yang mendominasi aspirasi masyarakat. Jalan-jalan rusak di berbagai wilayah mengganggu mobilitas warga sekaligus berdampak negatif pada perekonomian masyarakat.
“Jalan yang rusak tidak hanya mengganggu aktivitas ekonomi, tetapi juga sering menjadi penyebab kecelakaan. Pemerintah harus segera melakukan perbaikan demi kesejahteraan masyarakat,” tegas Cakra.
Selain itu, minimnya Penerangan Jalan Umum (PJU) di wilayah pedesaan menambah keresahan masyarakat. Kondisi ini tidak hanya menyulitkan mobilitas malam hari, tetapi juga meningkatkan risiko tindak kejahatan.
“Kurangnya PJU membuat kerawanan tindak kejahatan meningkat. Ini menjadi perhatian serius yang harus segera diatasi oleh pemerintah daerah,” ujar Cakra.
Tidak hanya soal pertanian dan infrastruktur, masyarakat juga mengeluhkan layanan publik seperti BPJS Kesehatan yang dianggap belum maksimal. Banyak warga yang merasa kesulitan mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak akibat buruknya administrasi dan fasilitas.
“Masyarakat berharap adanya peningkatan kualitas layanan BPJS, karena kesehatan adalah kebutuhan mendasar yang tidak boleh diabaikan,” tambahnya.
Selain itu, pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi keluhan. Menurut masyarakat, pemerintah kurang memberikan perhatian terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan, terutama dalam mendukung pelaku UMKM di wilayah pedesaan.
Cakra menegaskan bahwa semua aspirasi yang berhasil dihimpun selama reses akan dicatat dan diperjuangkan di legislatif. Ia berharap keluhan-keluhan masyarakat dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah melalui program-program konkret.
“Aspirasi masyarakat hasil reses ini semuanya sudah saya catat. Saya akan memastikan bahwa persoalan-persoalan ini dibahas di DPRD agar segera ada solusi yang nyata,” tegasnya.(Mail)
