Pilkada Rasa Pilpres

Oleh: Sukanda Subrata
Penulis Lepas Cirebon

Dua bulan ke depan, Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah ) serentak untuk gubernur, wakil gubernur, bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota akan dilaksanakan. Genderang pertarungan mereka sudah terasa juga hangatnya oleh masyarakat di bawah. Muncullah tim sukses dadakan yang diadakan oleh tim pemenangan masing- masing.Tak bisa dipungkiri masyarakat selalu update perkembangan Pilkada, termasuk juga manuver – manuver politik para wakil rakyat di DPR dan keputusan keputusan Mahkamah Konstitusi yang kadang bikin rakyat geleng – geleng.
Di era informasi yang serba terbuka ini dan ramainya media massa di jagat maya, rakyat tidak lagi hanya berpikir sebagai warga kabupaten atau warga provinsinya. Namun rakyat tiba – tiba menjadi kepo ingin mengetahui lebih jauh daerah lain.
Kita yang orang Cirebon ini terkait Pilkada mengapa tidak fokus memikirkan nasib Cirebon ini akan dibawa ke mana oleh para kandididat jika mereka terpilih? Kita malah tertarik memikirkan siapa calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat, bahkan tetangga provinsi kita yakni DKI Jakarta. Kita berusaha mencari informasi tentang Pilkada Jawa Barat dan DKI Jakarta.
Rasanya belum sempurna menjadi warga negara Indonesia. Apalagi secara emosional sebagai warga Jawa Barat berharap putra terbaiknya (Ridwan Kamil) bisa go nasional menjadi gubernur di DKI Jakarta. Padahal kita tidak bisa memilih beliau karena beda administrasi kependudukan, paling bisa berdoa kepada Allah Sang Penentu.
Kebebasan dalam demokrasi sejatinya bebas tanpa batas secara hakekat. Pikir saja secara jernih apa pentingnya kepemimpinan DKI Jakarta bagi warga Cirebon.Wong kepemimpinan gubernur Jawa Barat sedikit mengakomodir kebutuhan Cirebon. Ibarat seorang anak tiri yang ditinggal ayahnya ke luar kota, Cirebon ini nasibnya terkatung – katung. Bisa diperhatikan ibu tiri ketika ayahnya ada di rumah. Jikapun Cirebon ada sedikit kemajuan, ini bukan karena memperhatikan provinsi Jawa Barat namun karena inisiatif sendiri dengan menggali setiap potensi yang ada.Pantaslah beberapa elemen masyarakat keukeuh ingin membuat provinsi Cirebon yang meliputi Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, Kabupaten Kuningan, dan Kabupaten Indramayu.
Kembali ke soal Pilkada. Memang setiap daerah menjagokan nama-nama yang sudah familiar.Termasuk Kabupaten Cirebon, ada Imron, Ayu (Wahyu Tjiptaningsih) dan Muhammad Luthfi, dan nama-nama baru seperti Agus Kurniawan, Dia Ramayana dan Solichin. Pilkada Kabupaten Cirebon diprediksi berlangsung sengit, karena Imron tadinya bersinergi dengan Ayu selama menjabat sebagai bupati dan wakil bupati, kini terpaksa barus bertanding demi martabat pribadi dan kehormatan partai dan partai pengusungnya. Bisa dibilang Pilkada kali ini istimewa bagi masyarakat yakni Pilkada rasa Pilpres. Selain gejolak panas di masyarakat pendukung dan para kader, juga proses pemberian rekomendasinya. Rekomendasi diberikan oleh petinggi partai tidak sembarangan, hanya orang – orang terbaik versi DPP yang mendapatkannya. Ah Rakyat menilai manuver tersebut biasa saja, tak ada istimewanya, karena sudah bisa diprediksi endingnya. Memang begitulah pekerjaan para politisi di negeri ini. Jika tidak melakukan hal seperti itu berarti tidak bekerja. Ada – ada saja ulah politisi , bukannya memperhatikan kesejahteraan rakyat yang semakin melorot.Lupa bahwa rakyat adalah pemilik amanat.Ini malah mengotak atik nama agar cocok dengan kehendak DPP, meski rentan permainan yang curang.
Mestinya rekomendasi DPP itu jatuhnya kepada orang yang sering turun ke masyarakat secara langsung, bukan karena like and dislike. Katakanlah rekomendasi itu jatuh kepada orang seperti Kang Dedi Mulyadi, bukan kepada petahana yang kerjanya di atas kertas cuma memutasikan kepala SKPD-nya.Hanya menikmati keberhasilan buah Pilkada sebelumnya.Sayangnya Kang Dedi Mulyadi balik kanan dari Partai Golkar berlabuh ke Partai Gerindra.Tidak konsisten dalam berpartai.
Antusias rakyat meng- update Pilkada lain mesti dinilai sebagai sebuah kemajuan berdemokreasi. Biarkan rakyat berdemokrasi dengan caranya sendiri, yang penting hak – hak memilih mereka itu bisa diakomodir oleh pelaksana Pemilu dengan baik.Tidak dihalang-halangi apalagi sampai didiskriminasi.Sekalipun Pilkada kali ini rasa Pilpres.***