Hadiri Forum Diskusi, Dua Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon Paparkan Solusi Turunkan Tarif PBB
kacenews.id-CIREBON-Kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kota Cirebon masih menjadi polemik. Untuk mencari solusi menurunkan tarif PBB tersebut, Paguyuban Warga Pelangi Cirebon mengadakan forum diskusi dengan mengangkat tema ‘Membedah Pola Pandang Kota Cirebon bagi Paslon pada Saat Memimpin Kota’, Kamis (19/9/2024) malam.
Kegiatan ini dihadiri dua pasangan calon (Paslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Cirebon yakni Eti Herawati – Suhendrik dan Dani Mardani – Fitria Pamungkaswati. Sayangnya, Paslon Effendi Edo- Siti Farida tidak hadir.
Forum ini menjadi ajang penting bagi masyarakat Kota Cirebon untuk menilai calon pemimpin mereka, khususnya dalam menghadapi permasalahan PBB yang selama ini menjadi beban tersendiri.
Kedua paslon yang hadir tersebut memberikan tanggapan terkait isu Judicial Review (JR) terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi yang diajukan ke Mahkamah Agung (MA).
Kedua Paslon sepakat bahwa putusan MA akan menjadi landasan penting dalam kebijakan PBB ke depan, dengan komitmen untuk melakukan evaluasi terhadap regulasi yang ada jika dibutuhkan.
Bakal calon Wali Kota Cirebon Dani Mardani mengaku siap menunggu hasil JR dari MA dan berjanji untuk meninjau ulang Perda tersebut jika putusan MA tidak sesuai harapan masyarakat.
“Kehadiran saya dan Ibu Fitria Pamungkaswati sebagai bentuk apresiasi terhadap kegiatan ini. Kami akan patuh pada keputusan MA, tapi kalau putusannya tidak sesuai, kami akan meninjau ulang terkait Perda Nomor 1 Fahun 2024, khususnya klausul penggunaan tarif PBB yang saat ini dirasa terlalu memberatkan,” ucapnya.
Bakal Calon Wali Kota Cirebon Eti Herawati berkomitmen untuk mendukung masyarakat dalam mencari solusi atas kenaikan PBB yang dirasa terlalu tinggi.
“Saya setuju kalau diskusi seperti ini dilakukan, apapun harus kita jawab. Kalau nanti keputusan JR tidak berpihak, ya kita harus revisi Perda itu. Saya sepakat kita harus evaluasi semua ini, intinya kita berpihak kepada masyarakat,” ujar Eti.
Sementara itu, Hendrawan Rizal selaku Koordinator Acara menyebutkan, diskusi tersebut sangat penting bagi masyarakat untuk mengetahui visi para calon pemimpin terkait kebijakan yang mempengaruhi kenaikan PBB.
“Ya, tujuan digelarnya diskusi ini adalah untuk mengetahui cara pandang para Paslon dalam menyikapi tuntutan Judicial Review (JR) kita terhadap Perda Nomor 1 tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi, jika mereka terpilih menjadi wali kota atau wakil wali kota,” sebutnya.
Menurut dia, fokus diskusi tersebut adalah bertujuan mencari solusi agar PBB tidak lagi mengalami kenaikan yang memberatkan masyarakat. “Paguyuban kita hanya fokus menyikapi PBB, bagaimana agar tidak naik seperti sekarang ini,” ucapnya.
Kehadiran kedua Paslon wali kota dan wakil wali kota Cirebon tersebut, kata Hendrawan, untuk memberikan panggung gratis untuk menyampaikan visi dan misinya.
“Sayangnya paslon Edo-Farida tidak hadir. Kita tidak ingin suudzon, tapi kita juga gak tahu alasannya. Yang penting, undangan sudah kita sampaikan,” pungkasnya.
Sementara itu, Hetta Mahendrati Latumeten selaku Sekertaris Paguyuban Pelangi dan Pelangi Bhakti Law Firm mengatakan, jawaban terkait polemik PBB dari dua Paslon ini sudah sedikit memenuhi keinginan masyarakat.
“Dan ke depannya berharap dua Paslon ini membuka ruang selebar-lebarnya, apapun hasilnya nanti dari JR yang diajukan ke MA kita siap membuka diri dan buka hati dan cari solusi terbaik,” ujarnya.(Fa)
