Lakukan Aksi Ritual di Depan Kantor Pemkab Kuningan, Massa LSM Frontal Laporkan Dugaan Penyimpangan Keuangan ke Kejaksaan
kacenews.id-KUNINGAN-Kantor Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan diritual massa yang mengatasnamakan Lembaga Swadaya Masyarakat Front Reformasi Total (LSM Frontal), Selasa (25/6/2024).
Mereka membacakan doa-doa dalam kondisi duduk bersila menghadap pagar kantor Pemda yang dijaga aparat. Sedangkan sebagian pendemo melakukan orasi mempertanyakan kenaikan anggaran khusus lingkup Setda yang mencapai Rp 81 miliar karena bertentangan dengan semangat rasionalisasi yang selalu digembor-gemborkan.
Ritual yang dilakukan sebagai bentuk upaya batiniah untuk memohon kepada Sang Pencipta, agar Kabupaten Kuningan terbebas dari berbagai permasalahan. Karena kondisi keuangan Pemda di 2024, dianggap bukan semakin baik tetapi sebaliknya, defisit membengkak sehingga sangat merugikan masyarakat.
Di akhir masa jabatan kepemimpinan pasangan Bupati Kuningan, H. Acep Purnama dan Wakil Bupati Kuningan, H.M. Ridho Suganda, Pemkab Kuningan mengalami gagal bayar sekitar Rp 245 miliar. Kemudian di era kepemimpinan sekarang, bertambah besar menjadi sekitar Rp 275 miliar.
“Mohon maaf kepada pengguna Jalan Siliwangi karena kami menggelar aksi demo di sini sehingga memacetkan jalan. Tapi kami tidak mengganggu masa depan Kuningan,” kata Koordinator Aksi Yusup Dandi Asih.
Sesudah ritual, para pendemo pun menggelar aksi teatrikal debus. Atraksinya diawali dengan ibingan Pencak Silat yang diiringi musik penca.
Lalu aksi dilanjutkan dengan membakar dua buah ban mobil sebagai gambaran ketika rakyat kelaparan akan mengakibatkan situasi dan kondisi daerah menjadi panas atau tidak kondusif.
Kegiatan penyampaian aspirasi tersebut dijaga oleh puluhan anggota Polres Kuningan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
Kemudian pengujuk rasa diterima Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda, H. Deden Kurniawan Sopandi, Asisten Pemerintahan dan Kesra, H. Toni Kusumanto, Kepala Satpol PP, Agus Basuki dan Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan Daerah (BPKAD), John Raharja. Tapi mereka menolak audiensi sehingga melanjutkan aksi serupa di depan Kantor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kuningan.
Mereka melaporkan dugaan-dugaan penyimpangan keuangan di Pemkab Kuningan, untuk diproses oleh aparat penegak hukum sesuai kewenangannya. Namun sebelum itu, mereka menitipkan selembar tiket travel untuk Pj Bupati Kuningan kepada Asisten Ekonomi & Pembangunan Setda.
“Karena hingga pukul 11.00 WIB, Pak Pj Bupati, Pak Sekda dan para Pimpinan DPRD tidak datang, maka jangan salahkan kami karena telah mempersiapkan dokumen dugaan penyalahgunaan anggaran untuk dilaporkan ke kejaksaan,” tuturnya.(Ya)
