Internal PKB Memanas Pasca Deklarasi Koalisi NasDem-PKS

kacenews.id-CIREBON-Pasca deklarasi koalisi antara Golkar, Demokrat dan Gerindra, diikuti dengan langkah serupa dari Koalisi PKS dan NasDem, di internal PKB Kabupaten Cirebon tengah merasakan gejolak yang cukup signifikan.

Situasi ini menandai persiapan kedua poros politik untuk menghadapi pemilihan bupati yang dijadwalkan serentak pada bulan November tahun ini.

Menurut Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Cirebon, H Abdul Muiz Syaerozie, kekhawatiran merajalela di kalangan kader PKB terkait peran partai mereka dalam pesta demokrasi bupati 2024. “Banyak kader PKB yang merasa khawatir PKB tidak bisa menjadi pemeran utama dalam pilbup 2024,” ungkap Muiz, Kamis (30/5/2024).

Namun, Abdul Muiz menegaskan bahwa jalan masuk ke dalam koalisi tidak hanya terbatas pada tingkat DPC. Ia menjelaskan bahwa koalisi dapat dibangun melalui berbagai pintu, baik dari tingkat kabupaten/kota, DPW, maupun DPP.

“Komunikasi politiknya sangat bagus dengan partai-partai lain, termasuk juga dengan PDIP yang selama ini menjadi pesaing PKB di Kabupaten Cirebon,” ujarnya.

Abdul Muiz memastikan keterlibatan DPW dan DPP PKB dalam mengatasi hambatan komunikasi antara DPC PKB dan partai lain. Terutama, dalam konteks pilkada 2024, komunikasi dengan PDIP menjadi penting, asalkan ada kesamaan visi untuk memajukan Kabupaten Cirebon.

Dia juga menyoroti pengalaman pahit pada pemilihan bupati sebelumnya, yang dipengaruhi oleh keputusan PDIP. “Akibat ugal-ugalan PDIP yang mengusung Bupati Cirebon pada 2019 yang lalu, maka masyarakat Cirebon lah yang dirugikan selama 5 tahun ini,” ungkapnya.

Abdul Muiz meminta agar kader PKB tidak terlalu khawatir terhadap kemampuan komunikasi politik Desk Pilkada dan KSB DPC PKB. Meskipun pengalaman buruk dalam pemilihan legislatif sebelumnya masih menghantui, dia yakin bahwa mereka sudah matang dalam berkomunikasi dengan partai lain.

Meskipun DPC PKB Kabupaten Cirebon mengalami penurunan kursi dalam pemilu 2024, Abdul Muiz menegaskan bahwa pentingnya sikap adil dari Desk Pilkada terhadap semua calon bupati yang mendaftar di PKB. “Kita percayakan pada Desk Pilkada dan KSB DPC PKB Kabupaten Cirebon,” tegasnya.

Abdul Muiz mengingatkan bahwa ketidakadilan dalam proses seleksi calon bupati dapat berdampak fatal, baik bagi keputusan DPP maupun potensi calon yang merasa tidak diperlakukan dengan adil. Ia menekankan pentingnya fokus kader PKB pada upaya memenangkan pilkada dengan merangkai gerakan politik yang solid.

“Biarkan urusan koalisi menjadi fokus Desk Pilkada dan KSB DPC PKB. Kita percaya pada tokoh-tokoh yang mendaftar sebagai bacabup, mereka punya kedekatan dengan DPP PKB dan kemampuan untuk mengajak partai lain sebagai pengusung dan pendukungnya,” ungkap Muiz.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Cirebon, meski memiliki 9 kursi di parlemen hasil Pemilu 2024, kini langkahnya untuk menuju Pilkada masih tanda tanya.
Sebab, partai-partai yang memiliki kursi di parlemen semuanya sudah berkoalisi.

Sebut saja Gerindra-Golkar-Demokrat satu koalisi, PDI Perjuangan sudah pasti bisa mengusung satu pasang calon Bupati-Wakil Bupati karena meraih 13 kursi, dan baru-baru ini, PKS-NasDem sudah berkoalisi dengan jumlah kursi 10 di perparlemen sehingga memenuhi syarat untuk mengusung pasangan calon.

Kini hanya PKB yang sendirian, untuk mengusung pasangan calon, partai ini tidak bisa karena perolehan kursi minimalnya tidak memenuhi syarat. Sehingga, partai ini dimungkinkan hanya jadi partai pendukung, tidak bisa mengusung calon bupati maupun wabup.(Mail)