Protes Dugaan Pungli, Warga Desa Surakarta Geruduk Kantor Kuwu
kacenews.Id-CIREBON-Warga Desa Surakarta, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon, menggeruduk kantor kuwu desa setempat, Senin (26/2/2024). Mereka memprotes kuwu Desa Surakarta yang diduga melakukan pungli atas sejumlah pelayanan di desa tersebut.
Tak hanya warga, perangkat Desa Surakarta pun melakukan hal yang sama. Mereka memprotes sikap kuwu yang memotong anggaran dari bantuan Provinsi Jawa Barat yang sedianya diperuntukkan bagi para perangkat.
Anggaran dari Banprov tersebut sejumlah Rp 1.750.000 untuk satu orang perangkat, namun dibagikan kepada perangkat hanya sebesar Rp 500 ribu saja.
“Kami masyarakat Desa Surakarta sangat tidak puas atas pelayanan kuwu, setelah berjalan hampir tiga tahun masa pemerintahan kuwu saat ini tidak ada kebijakan yang menguntungkan masyarakat, bahkan dari segi pelayanan dipersulit,” ujar salah satu warga, Hamdan.
Bahkan, menurutnya, pemerintahan kuwu kerap melakukan praktek pungli saat masyarakat membutuhkan pelayanan administrasi.
“Terjadi praktek pungli, buktinya ada chatingan warga yang melaporkan kepada kami bahwa ketika mereka butuh pelayanan administrasi ada penarikan (pungli), contohnya saat ada warga yang ingin menjadi TKW, dia butuh pelayanan administrasi dan saat minta tandatangan ternyata harus bayar Rp 300 ribu,” katanya.
Ia menambahkan, warga menuntut Kuwu Desa Surakarta untuk mundur dari jabatannya. “Karena ini sudah berlangsung dua tahun, dari sejak awal sudah terjadi tapi kita masih sabar, santun, menyuarakan pendapat lewat audiensi. Tapi sekarang tidak lagi. Sudah habis kesabaran kami, kamipun berencana akan melaporkan hal ini kepada Polres Cirebon Kota,” tegasnya.
Salah satu perangkat Desa Surakarta, Ajidin, membenarkan telah ada pemotongan untuk tunjangan perangkat desa yang berasal dari Bantuan Provinsi Jawa Barat.
“Kamipun perangkat desa protes atas bantuan provinsi yang sebesar Rp 1.750.000 tapi dibagikan cuma Rp 500 ribu. Itu tunjangan perangkat, dan perangkat merasa dirugikan atas hal tersebut,” ungkapnya.
Warga Desa Surakarta lainnya, Riko Riyanto mengatakan, warga prihatin atas sejumlah persoalan yang membelit Desa Surakarta tersebut. “Apa yang menimpa para perangkat desa, ketika sudah bekerja tapi tidak sesuau hasilnya, sementara ada Perdesnya, bagaimana sih perasaannya? Namun di sini tetap ada pemotongan yang dilakukan kuwu,” ujarnya.
Ia menambahkan, SK perangkat desa pun hingga kini masih ditahan oleh pihak kuwu. “Ini pemerintahan apa-apaan. Kuwu angkuh, tidak turun ke masyarakat, transparansi anggaran tidak ada, honor perangkat desa baik bengkok dan lain-lain juga dipotong termasuk juga anggaran Siltap untuk perangkat desa yang seharusnya Rp 2 juta, turun ke perangkat Rp 1,5 juta, ada pemotongan Rp 500 ribu,” ujarnya.
Menanggapi ini, Kuwu Desa Surakarta, Kuryati membantah apa yang dilontarkan oleh masyarakat tersebut.”Tidak terpenuhi, tidak sesuai,” katanya.
Terkait tuntutan masyarakat dirinya harus mundur daerah jabatannya sebagai kuwu, Kuryati mengungkapkan jika hal tersebut tidak semudah itu. “Mundur itu ada prosedurnya, ikuti alurnya. Tapi yang namanya aspirasi ya saya terima,” tuturnya.(Cimot)
