Evaluasi Pilkada 2024, Angka Permisif Masyarakat terhadap Politik Uang Meningkat di Kota Cirebon
kacenews.id-CIREBON-Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 diwarnai berbagai catatan. Salah satunya adalah angka permisif masyarakat terhadap politik uang sangat tinggi, yakni mencapai 49 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan data pada Pilkada 2019, di mana saat itu angka permisif terhadap politik uang yang hanya 33 persen. Persoalan ini terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Cirebon.
Hal ini diungkapkan oleh Putera Satria dari Sindikasi Pemilu saat memaparkan materi dalam Focuss Group Discussion (FGD) bertema “Evaluasi Pilgub dan Wagub serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota” yang digagas oleh KPU Kota Cirebon, Selasa (18/2/2025).
Menurut Putera, di Pilkada 2024 masyarakat bahkan bersedia mengubah pilihannya jika tersedia uang, angkanya mencapai 30 persen.Sedangkan di Pilkada 2019 angkanya hanya 10 persen.
“Ini sangat miris. Dan tentu saja ada banyak faktor penyebabnya kenapa hal tersebut bisa terjadi,” katanya.
Ia mengungkapkan, salah satu penyebabnya adalah kurangnya waktu masa kampanye bagi para peserta pilkada. Sehingga masyarakat pun tidak memiliki waktu yang panjang untuk mengenali para peserta pilkada.
“Sehingga di situlah politik uang bermain. Di Pilkada 2024 juga, ongkos politik naik signifikan, yang mencapai 2-3 kali lipat dibandingkan Pilkada 2019,” katanya.
Ia juga menyoroti rendahnya partisipasi masyarakat pada Pilkada 2024 di Kota Cirebon yang hanya mencapai 66 persen.
“Salah satu cara untuk menaikkan angka partisipasi pemilih adalah dengan penguatan kelembagaan, baik bagi penyelenggara pemilu maupun partai politik,” tuturnya.
Selain itu, generasi Z yang berjumlah paling besar dalam daftar pemilih harus dilakukan sosialisasi khusus, tidak bisa menggunakan cara-cara lama.
“Menjaring suara para gen Z tidak bisa pakai gaya lama, harus berbasis komunitas, di mana sosialisasi dilakukan dengan teman sebaya. Teman sebaya akan lebih didengar,” katanya.
Ia menyebutkan, lebih dari 500 daerah menggelar pilkada serentak sehingga berimplikasi terhadap partisipasi masyarakat.
“Ini jadi tantangan tersendiri. Penyelenggara pemilu punya beban kerja yang tidak sederhana. Secara nasional, terjadi tren penurunan partisipasi masyarakat di berbagai daerah, termasuk di Kota Cirebon,” tuturnya.
Menurutnya, parpol tidak punya waktu panjang untuk penjaringan peserta pilkada. Sehingga pemilihan calon tersentralisasi di pusat.
“Akhirnya tercipta koalisi borongan dan minimnya kompetisi sehingga tidak signifikan, pemilih merasa tidak terlalu dekat dengan calon sehingga tidak punya dorongan untuk datang ke TPS,” katanya.
Menurutnya, Sindikasi Pemilu beberapa kali aktif dalam melakukan riset dan pemantauan di pilkada. Namun tidak banyak daerah di Indonesia yang cukup progresif seperti Kota Cirebon.
“Sehingga perlu kita applaus karena adanya FGD ini. Saya mencoba memberikan analisis dan catatan di area yang perlu perbaikan. Kita tidak bisa melihat pilkada secara sporadis,” ujarnya.
Sementara itu, Komisioner KPU Jawa Barat, Abdullah Syafei mengemukakan, tahapan evaluasi ini perlu dilakukan karena ingin memperoleh feedback dari masyarakat.
“Dalam evaluasi ada beberapa poin yang nanti menjadi pijakan utama, kita bisa melakukan identifikasi kelebihan dan kekurangan dalam pilkada. Sehingga kita punya data dan fakta pelaksanaan pilkada, angka partisipasi masyarakat misalnya, itu bagian dari evaluasi,” katanya.
Ia menyampaikan, biasanya saat pilkada terjadi hal krusial di Kota Cirebon yang berujung hingga Mahkamah Konstitusi.
“Tapi di Pilkada 2024 tidak ada sengketa di Kota Cirebon, ini prestasi. Kita tahu dulu ada PSU, tapi pilkada kali ini Alhamdulillah tidak ada sengketa,” ujarnya.
Menurutnya, pihaknya berharap ke depan angka partisipasi masyarakat akan lebih baik, tidak sekeadar dilihat dari angka tapi demokrasi yang berkualitas.
“Banyak hal yang bisa dilakukan usai FGD ini, berharap ada kematangan demokrasi yang lebih baik di pilkada berikutnya,” katanya.(Cimot)
