Kasus Dana CSR Bank Indonesia, KPK Periksa Lima Ketua Yayasan asal Cirebon
Keponakan Satori hingga Mantan Komisioner KPU Diperiksa KPK
kacenews.id-CIREBON-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa lima ketua atau pengurus yayasan di Kabupaten Cirebon terkait dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia. Salah satunya adalah Yayasan Al Firdaus, Warujaya, yang diketuai oleh Abdul Mukti.
Hasil penelusuran mengungkap bahwa Abdul Mukti memiliki hubungan keluarga dengan anggota DPR RI, H. Satori. Ia merupakan keponakan langsung dari politisi tersebut.
“Saya orang Warujaya juga, tapi kurang tahu soal Yayasan Al Firdaus. Cuma kalau nama Abdul Mukti, setahu saya dia keponakan H. Satori,”kata seorang narasumber yang enggan disebutkan namanya, Rabu (12/2/2025).
Ia mengungkapkan, Yayasan Al Firdaus bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan serta telah memiliki dua unit ambulans yang digunakan untuk membantu masyarakat.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemeriksaan terhadap lima ketua atau pengurus yayasan di Kabupaten Cirebon dilakukan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa (11/2/2025).
Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, membenarkan bahwa mereka diperiksa sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana korupsi dana CSR Bank Indonesia.
Kelima saksi yang dipanggil KPK tersebut yakni Sudiono yang merupakan ketua Yayasan Al-Kamali Arya Salingsingan Cirebon. Kemudian Abdul Mukti sebagai ketua Pengurus Yayasan Al Firdaus Warujaya Cirebon, Ali Jahidin ketua Pengurus Yayasan As-Sukiny sekaligus Guru SMPN 2 Palimanan Cirebon.
Selain itu ada Ketua Yayasan Guyub Berkah Sejahtera dan Staf Bapenda Kabupaten Cirebon, Deddy Sumedi serta Ketua Yayasan Al-Fairuz Panongan Palimanan, Ida Khaerunnisah.
Di antara saksi yang diperiksa, terdapat nama mantan Komisioner KPU Kabupaten Cirebon periode 2014–2019, Sudiono. Ia diperiksa dalam kapasitasnya sebagai ketua Yayasan Al-Kamali Arya Salingsingan Cirebon.
Ketika awak media mencoba mengonfirmasi Sudiono, ia belum memberikan tanggapan resmi. Nomor telepon yang biasa digunakannya juga tidak aktif.
Pemeriksaan ini menjadi sorotan publik karena dana CSR seharusnya dialokasikan untuk kepentingan sosial dan kemasyarakatan. KPK masih terus mendalami kasus ini, untuk mengungkap potensi pelanggaran yang terjadi.(Ismail/KC)
