Hindari Kesalahan Administrasi, Desa Bakal Didampingi Inspektorat Kabupaten Cirebon Dalam Pengelolaan Anggaran
kacenews.id-CIREBON-Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon menggelar audiensi dengan Forum Komunikasi Kuwu Cirebon (FKKC), Selasa (12/2/2025). Pertemuan ini membahas berbagai persoalan krusial, terutama terkait pengelolaan dana desa yang kerap menjadi sorotan.
Ketua FKKC, Muali, mengungkapkan selama ini banyak desa yang menghadapi kendala dalam administrasi anggaran, termasuk kekhawatiran akan kesalahan yang berujung pada persoalan hukum. Oleh karena itu audiensi ini menghasilkan kesepakatan penting.
“Inspektorat Kabupaten Cirebon akan melakukan pendampingan intensif terhadap desa-desa guna memastikan tata kelola anggaran sesuai aturan. Para kuwu ingin ada pendampingan penuh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga audit, agar tidak ada lagi kesalahan yang berpotensi menimbulkan masalah hukum,” katanyaa.
Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Cirebon, Hj. Rohayati, menyatakan bahwa Inspektorat telah menyatakan kesiapan untuk menurunkan auditor ke desa-desa. “Surat tugas akan diterbitkan minggu depan. Nantinya, satu auditor akan mendampingi langsung dua desa,” katanya.
Menurutnya, pendampingan ini bertujuan untuk mencegah potensi pelanggaran administrasi yang selama ini sering menjadi pemicu pemanggilan oleh aparat penegak hukum (APH).
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Nana Kencanawati, menyampaikan kehadiran Inspektorat akan membantu desa menghindari kesalahan dalam pengelolaan dana.
“Dengan pendampingan ini, desa tidak perlu khawatir tersandung masalah hukum akibat kesalahan administrasi. Inspektorat akan mendampingi dari awal hingga audit akhir,” katanya.
Sebagai langkah tambahan, Inspektorat Kabupaten Cirebon juga membuka layanan konsultasi setiap Jumat bagi desa-desa yang membutuhkan pendampingan lebih lanjut terkait pengelolaan anggaran dan pembangunan.
“Kami harap komunikasi yang lebih intens ini bisa menjadi solusi untuk memastikan tata kelola keuangan desa yang lebih baik,” ucapnya.
Langkah ini mendapat respons positif dari FKKC. Mereka berharap pendampingan Inspektorat tidak hanya bersifat sementara, tetapi menjadi bagian dari sistem pengawasan yang berkelanjutan. “Ini langkah penting untuk memastikan pengelolaan anggaran desa lebih transparan dan akuntabel di Kabupaten Cirebon,” katanya.(Is)
