Dipecat, Hamzah Nasyah Minta Keadilan kepada Ketua Umum PDIP Megawati

kacenews.id-MAJALENGKA-Sebagai Caleg, H.Hamzah Nasyah minta keadilan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Hal itu ia lakukan terkait dengan pemecatan dirinya berdasarkan Surat Keputusan (SK) dengan nomor 1703/KPTS/DPP/1/2025 tertanggal 31 Januari 2025.
“Sebagai kader yang sudah lama mengabdi dan berjuang di partai ini, kami merasa keberatan atas pemecatan. Karena itu, kami meminta dengan hormat kepada Ibu Megawati untuk membantalkan keputusannya,” ungkap Ketua PAC PDIP Kecamaran Sumberjaya ini
dalam keterangannya yang diterima kabar-cirebon.com pada Senin, 10 Februari 2025.
Lebih lanjut Hamzah mengatakan, sebagai kader yang sudah lama mengabdi, seperti sebelumnya menjabat Ketua Pemenangan Jokowi-Maruf Amin pada Pilpres, Ketua Lingkar Puan Kabupaten Majalengka selain anggota DPRD Fraksi PDIP periode 2019-2026, dirinya merasa pemecatan itu tidak adil tanpa mempertimbangkan rekam jejaknya selaku Kader militan.
“Untuk mendapat keadilan, kami akan menepuh upaya hukum karena pemecatan ini dilatarbelakangi kepentingan PAW, dimana ada Anggota Legislatif lain yang meninggal dunia dan Pergantian AAntar Waktu suara terbanyak berikutnya yakni kami sendiri,” papar Hamzah.
Kuasa Hukum Hamzah Nasyah dari Kantor Hukum RUBBY dan Partners, Rubby Extrada Yudha, Dicky Kushiary Trumudzy dan M.Abdul Nugraha menyampaikan, pihaknya akan menempuh upaya hukum agar pemecatan kliennnya dibatalkan dan kliennnya bisa menjadi Anggota DPRD Kabupaten Majalengka melalui Pergantian Antar Waktu.
“Demi keadilan bagi klien kami, kami memohon kepada KPU, Ketua DPRD Kabupaten Majalengka agar menunda atau menangguhkan proses PAW terhadap almarhum H.Edy Anas Djunaedi,” ungkap Rubby Extrada.
Adapun alasan penangguhan PAW, menurut Rubby, berdasar pada Keputuan KPU Majalengka dengan Nomor 1115 2024 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Majalengka Dalam Pemilu 2024, yang ditetapkan sebaai Calon Terpilih PDIP dari Daerah Pemilihan 3.
Yakni H.Edy Anas Djunaedi dengan jumlah suara 9.703 (Peringkat 1), Aldy Novandhika dengan jumlah suara 5.682 (Peringkat 2), Yudi Kriswanto dengan jumlah suara 4.909 (Peringkat 3).
Di mana berdasar Pasal 9 Ayat 1 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.
Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, yang menyatakan:
Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, digantikan oleh Calon Pengganti Antarwaktu yang memperoleh suara sah terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari Partai Politik yang sama pada Dapil yang sama.
“Jangan sampai terjadi kasus Harun Masiku jilid II , apalagi terjadi di Kabupaten Majalengka ini,” tegas Rubby.
Kuasa Hukum lainya Dicky Kusiary Turmudzi menambahkan bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, apabila terjadi PAW terhadap H. Edy Anas Djunaedi, maka yang berhak menggantikan yakni kliennya H. Hamzah Nasyah.
“Karena berada di peringkat 4 dalam perolehan suara di Daerah Pemilihan 3 dari Partai PDI Perjuangan,” ujarnya.
Dicky menambahkan, terkait dengan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP-PDI Perjuangan) Nomor: 1702/KPTS/DPP/I/2025 Tentang Pemecatan Hamzah.
Dari Keanggotaan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tertanggal 31 Januari 20225, pihaknya telah menyampaikan gugatan/keberatan kepada Mahkamah Partai PDI Perjuangan terkait dengan SK Pemecatan tersebut.
“Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 8 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah oleh Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota,”pungkas Dicky.(Ta)