Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Cirebon, Pemkab Tunggu Surat Resmi dari Kemendagri
kacenews.id-CIREBON-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon memastikan seluruh persiapan pelantikan bupati dan wakil bupati (wabup) terpilih hasil Pilkada 2024 telah matang, termasuk kendaraan dinas yang akan digunakan.
Saat ini, Pemkab Cirebon masih menunggu surat resmi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait agenda pelantikan yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025.
Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Cirebon, Yadi Wikarsa, mengungkapkan hingga kini belum ada informasi terbaru dari Kemendagri, sehingga jadwal gladi resik pun belum dapat dipastikan.
“Sampai saat ini, kami masih menunggu kepastian dari Kemendagri. Karena itu, jadwal gladi resik belum bisa ditentukan,” kata Yadi, Senin (10/2/2025).
Menurutnya, pada Kamis (13/2/2025), Pemkab Cirebon akan mengikuti zoom meeting dengan Kemendagri untuk membahas teknis pelantikan. Meski begitu, ia memastikan bahwa prosesi pelantikan akan berlangsung secara serentak di Istana Negara.
“Sejauh ini, belum ada petunjuk teknis lebih lanjut, termasuk mengenai jadwal gladi resik,” ujarnya.
Selain pelantikan, Pemkab Cirebon juga tengah mempertimbangkan jadwal agenda pisah sambut. Yadi menyebutkan acara ini kemungkinan besar akan diatur oleh pemerintah daerah (Pemda), meski kepastian waktunya masih menunggu perkembangan lebih lanjut.
“Nanti akan ada serah terima memori jabatan dari Penjabat (Pj) Bupati ke bupati definitif,” katanya.
Sementara itu, agenda pisah sambut gubernur pun yang awalnya dijadwalkan pada 21 Februari 2025 kemungkinan harus ditunda. Pasalnya, sehari setelah pelantikan, seluruh kepala daerah dijadwalkan menghadiri retreat di Magelang.
“Kemungkinan besar pisah sambut baru bisa digelar setelah agenda retreat tersebut selesai,” katanya.
Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Cirebon, Sunanto, memastikan bahwa persiapan pelantikan telah rampung 100 persen, termasuk seragam bupati dan wakil bupati yang sudah disiapkan.
“Seluruh persiapan, dari A sampai Z, sudah selesai. Termasuk kendaraan dinas, dua unit untuk bupati dan dua unit untuk wakil bupati. Jenis kendaraan yang akan digunakan masih dalam tahap penentuan, namun yang pasti akan sesuai dengan regulasi, terutama dalam kapasitas mesin (CC) yang membedakan posisi bupati dan wakil bupati,” tuturnya.
Ia juga menyampaikan tidak akan ada serah terima jabatan (sertijab) antara Pj bupati dengan bupati defenitif secara khusus, guna efisiensi anggaran. “Semuanya akan dikumpulkan dalam satu acara di Bandung,” katanya.
Sementara mengenai pengadaan kendaraan dinas baru, ia mengungkapkan bahwa prosesnya akan berlangsung tahun ini.
“Namun, penganggaran masih dalam tahap penyelesaian, terlebih dengan adanya refocusing anggaran pada tahun ini,” katanya.(Mail)