Masih Banyak Masyarakat Buang Sampah Sembarangan, Pemkab Cirebon Bakal Terapkan Sanksi Denda
kacenews.id-CIREBON-Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon akan menerapkan sanksi berupa denda kepada masyarakat yang membuang sampah sembarangan. Pasalnya banyak sampah yang berserakan di sejumlah jalan yang ada di Kabupaten Cirebon.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Cirebon, Iwan Ridwan Hardiawan mengemukakan penerapan sanksi ini terkait dengan pelaksanaan salah satu pengaturan dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Penertiban Sampah Liar.
Menurutnya dalam perda itu disebutkan bahwa ada sanksi bagi pihak-pihak yang dinilai tidak tertib dalam pengelolaan sampah. Salah satu tahapan dari pelaksanaan penertiban itu adalah dengan adanya pengenaan denda.
“Untuk pelaksanaan norma ini dalam minggu ini kita mematangkan pembentukan peraturan bupati (perbup). Kemudian setelah perbup jadi, baru kita akan bergerak pada tataran operasional,” katanya.
Menurutnya, dalam penegakan perda tersebut pihaknya akan berkolaborasi dengan Satpol PP. “Kita akan melibatkan Satpol PP untuk pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia mengungkapkan di dalam Perda 5 Tahun 2022 itu, sanksinya bertahap mulai dari sanksi teguran bertahap, sampai kepada ada pasal yang menyebutkan barang siapa yang dianggap tidak melakukan pasal yang diatur di atas itu bisa dikenakan sanksi Rp 500.000. “Sanksinya bertahap, tidak langsung dengan penetapan sanksi denda,” ujarnya.
Iwan menyampaikan, untuk upaya pengawasan pihaknya membutuhkan partisipasi dari banyak pihak. Karena tidak mungkin dari dinasnya saja yang memantau 24 jam. Sehingga pihaknya meminta semua pihak untuk ikut berpartisipasi menyadarkan masyarakat dalam pengelolaan sampah.
“Manakala melihat ada yang membuang sampah sembarangan, ya tolong diingatkan. Atau dilaporkan kepada kami,” katanya.
Ia menyebutkan, dalam penerapan denda ini banyak masyarakat yang mendorong dan mengharapkan DLH harus sudah mulai menerapkan sanksi tersebut. Karena banyak masyarakat yang sampai saat ini belum bagus tingkat kesadarannya. Sehingga banyak yang mengusulkan supaya Pemda langsung saja melakukan tindakan pemberian sanksi.
“Terima kasih atas dukungan dari masyarakat terkait dengan penerapan sanksi ini. Tapi, kita tunggu turunan dari perda tersebut. Sehingga kita bisa menerapkan sanksi sepenuhnya,” katanya.(Junaedi)
