Datang ke SMAN 7 Cirebon, Gubernur Jawa Barat Terpilih Dedi Mulyadi Pastikan Bakal Mengevaluasi Kinerja Para Kepala Sekolah
kacenews.id-CIREBON-Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi menyebut akan mengevaluasi seluruh kepala sekolah, termasuk kepala sekolah tingkat SMA/SMK di Jawa Barat. Hal itu dilakukan terkait adanya siswa yang gagal melanjutkan ke Perguruan Tinggi Negeri karena terlambat mengisi Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Hal itu dikatakan Dedi Mulyadi seusai mendatangi SMA Negeri 7 Cirebon. Di SMA 7 Cirebon, Dedi Mulyadi menemui guru BK di ruangannya, Jumat (7/2/2025).
“Evaluasi para kepala sekolah juga akan kita lakukan. Ini agar nanti kepala sekolah tidak berproblem ke depannya,” kata Dedi Mulyadi.
Dedi Mulyadi menambahkan, pihaknya akan berusaha segera menyelesaikan masalah yang menyangkut kelangsungan siswa yang akan meneruskan ke jenjang Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melalui jalur prestasi. Dedi Mulyadi juga menginginkan agar kendala- kendala yang ada untuk segera diatasi.
“Kita juga kasih supporting honor buat petugasnya, minta ditambah jadi lima orang. Dan kemudian nanti saya akan komunikasi dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah agar portal segera dibuka, agar seluruh masyarakat orang tua tidak mengalami kecemasan dan siswa bisa berkuliah di PTN melalui jalur prestasi,” katanya.
Dedi Mulyadi menegaskan, saat ini, hal terpenting yakni tidak memperbanyak masalah, namun segera menyelesaikan masalah. Untuk itu, dirinya mendatangi langsung SMA 7 Cirebon agar masalah PDSS bisa segera selesai. Saat ini, dirinya belum tahu pasti SMA mana saja yang bermasalah dengan PDSS.
“Kemarin saya ke SMA 4 Karawang, dan sekarang SMA 7 Cirebon. Saya belum tahu pasti jumlahnya, yang baru tahu Karawang dan Cirebon sehingga saya datang langsung. Tapi kalaupun memang banyak SMA yang mempunyai masalah yang sam, pasti saya datangi baik ssmuanya cepat selesai,” tuturnya.
Dedi Mulyadi juga mengatakan akan mencari solusi terhadap semua sekolah yang bermasalah mengenai PDSS. Dedi kembali mengatakan akan memberikan supporting pembiayaan, namun bukan dari APBD Provinsi Jawa Barat.
“Semua sekolah yang bermasalah seperti ini akan kita cari solusi nya. Saya akan berikan supporting pembiayaan, bukan dari APBD, karena saya belum jadi gubernur, bukan beasiswa tapi pembiayaan untuk tim yang mengelola PDSS,” ujarnya.
Sementara untuk mengenai sanksi yang diminta oleh DPRD Kota Cirebon, Dedi Mulyadi mengatakan akan melihat terlebih dahulu letak kesalahannya, apakah di sistem atau memang di personal. Menurutnya, disebut kesalahan sistem, misalnya yakni pemerintah provinsi tidak menyediakan jaringan yang cukup misalnya. Atau juga misalnya tenaga yang ada sekolah, yang dipakai adalah tenaga hoborer.
“Kan misalnya gitu. Atau yang dipakai tenaga honorer, tenaga administrasi tidak punya disebabkan tidak ada kualifikasi, itu bukan kesalahan sekolah tapi kesalahan pemerintah. Tapi kalau akibat kelalaian, kesengajaan ya pasti sanksi diberikan berdasarkan ketentuan undang undang kepegawaian,” imbuhnya.(Cimot)
