SMP di Kuningan Diduga Pungut Uang Perpisahan Rp 350 Ribu
Siswa Wajib Bayar Infak Rp 1.000 Per Hari
kacenews.id-KUNINGAN-Meski sudah ditegaskan sekolah gratis karena biaya operasional telah ditangani dari Bantuan Operasional Siswa (BOS) Pemerintah Pusat tapi disinyalir ada saja sekolah yang diduga melakukan pungutan terhadap para siswanya.
Di antaranya di salah satu sekolah menengah pertama (SMP) lingkungan perkotaan, di SMP itu seluruh siswa dari Kelas 7-9 yang jumlahnya sangat banyak diwajibkan untuk membayar infak Rp 1.000 per hari atau Rp 6.000 per minggu atau Rp 24.000 per bulannya.
Alasannya, dana yang dikumpulkan dari ratusan siswa per tingkatan sekolahnya tersebut untuk dialokasikan ke masjid sekolah sehingga penghimpunan dana yang cukup besar.
Selain itu, khusus bagi siswa kelas 9 yang akan lulus atau melanjutkan ke jenjang sekolah menengah atas (SMA) sederajat, diharuskan membayar biaya perpisahan sekolah sebesar Rp 350 ribu per siswa.
Sekolah berdalih bahwa pungutan tersebut sudah mendapatkan persetujuan komite atau wakil orangtua. Padahal di tengah kondisi serba sulit sekarang ini, pemerintah sudah menetapkan kebijakan sekolah gratis demi meringankan masyarakat.
Bahkan di era kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mencoba menggulirkan program makan gizi gratis bagi para siswa di seluruh tingkatan supaya daya tangkap pembelajaran siswa semakin bagus.
“Surat edaran pungutan wajib infak setiap hari Rp 1.000 per siswa dan uang biaya perpisahan kelas 9 tidak ada. Namun hal itu disampaikan secara lisan oleh para wali kelas ke siswa agar disampaikan lagi ke orangtua masing-masing,” ujar Nana Nagito, orangtua siswa yang menyekolahkan anaknya di salah satu SMP di lingkungan Kuningan Kota, Rabu (5//2/2025).
Ia teringat akan informasi-informasi yang berseliweran di media sosial (Medsos). Bahwa di Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor: 75 tahun 2016, telah jelas melarang dengan tegas komite sekolah melakukan pungutan berbentuk apa pun baik kepada orangtua atau siswa.
Begitu pula pengelola sekolah negeri tidak boleh meminta atau menentukan besaran uang yang harus dibayar oleh orangtua murid atau wali murid. Kalau sekolah tetap saja mempraktekan pungutan, maka politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Kuningan tersebut mengaku prihatin.
Sebab untuk apa ada Permendikbud jika akhirnya tidak diindahkan atau tidak dihargai oleh pihak sekolah yang berada di bawah kementerian bersangkutan.
Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan, H. Abidin ketika dikonfirmasi bahwa dirinya baru mengetahui hal tersebut.
Pihak dinas tidak pernah melegalkan infak yang sipatnya wajib dengan besaran telah ditentukan setiap harinya karena seharusnya seikhlasnya saja. Sama halnya dengan pungutan biaya perpisahan, tidak disarankan pula.
“Kami akan melakukan pembinaan terhadap sekolah bersangkutan karena seharusnya tidak seperti itu. Seluruh SMP negeri di Kabupaten Kuningan mendapatkan dana BOS dari Pemerintah Pusat sesuai dengan jumlah siswanya,” ucapnya.(Ya)
