Dianggap Melanggar UU Desa, Warga Minta Kuwu Junjang Wetan Kabupaten Cirebon Dipecat
kacenews.id-CIREBON-Ratusan warga Desa Jungjang Wetan Kecamatan Arjawinangun Kabupaten Cirebon melakukan unjuk rasa di depan Kantor Bupati Cirebon, Senin (3/2/2025).
Massa meminta Pj Bupati Cirebon memberhentikan kuwu desa setempat dari jabatannya karena telah melanggar undang-undang tentang desa.
Koordinator aksi, Hartono, mengatakan, aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat Desa Jungjang Wetan lantaran permohonan pemberhentian kuwu yang disampaikan secara tertulis tidak direspon oleh Pemkab Cirebon.
“Aksi demo ini karena surat permohonan kami tanggal 16 Januari 2025 tidak direspon. Akhirnya kami mengadakan aksi demo meminta kuwu dipecat sesuai surat yang kami sampaikan,” ujar Hartono.
Hartono menjelaskan, dugaan pelanggaran undang-undang tentang desa yang dilakukan kuwu di antaranya terkait korupsi Dana Desa tahun 2022.
Setelah dugaan tindak pidana korupsi tersebut dilaporkan, kuwu akhirnya mengembalikan Rp 208 juta dari total dugaan Dana Desa yang dikorupsi sebanyak Rp 600 juta.
“Uang yang dikorupsi itu baru dikembalikan di 2024, itupun atas laporan kami pada Februari tahun 2023. Jika tidak laporkan, uangnya pasti hangus. Kuwu Jungjang Wetan juga terindikasi melakukan korupsi dana desa tahun 2023 dan 2024,” kata Hartono.
Dugaan korupsi dana desa tahun 2022 kemarin diakui Hartono belum dilaporkan ke aparat penegak hukum (APH). Hal itu lantaran terkait ketentuan dari BPK dan KPK yang mengutamakan pengembalian uang yang dikorupsi daripada menjerat terduga pelakunya.
Di mana, lanjut Hartono, ketentuan yang dimaksud ialah, jika pelaku bisa mengembalikan uang yang dikorupsi dalam tenggat waktu 60 hari, maka yang bersangkutan bisa lepas dari jerat hukum tersebut.
“Walau pun lepas dari (jerat, red) pidana, tapi kuwu sudah melanggar undang-undang tentang desa. Dia tidak layak menjadi kuwu,” tandasnya.
Hartono juga menyoroti karakter kuwu desa setempat yang dinilai sangat arogan dan penghasut. Sehingga, jika tidak segera diberhentikan, akan sangat membahayakan.
“Karakter kuwu Jungjang Wetan membahayakan desa kami. Kuwu sudah menghasut perangkat desa agar tidak bergaul dengan warga, jika bergaul akan dipecat. Kuwu juga bahkan pernah menantang berantem, sangat arogan,” tegasnya.
Disinggung hasil audiensi dengan perwakilan Pemkab Cirebon, pihaknya mengaku akan menunggu selama 14 hari kerja sesuai hasil kesepakatan dalam audiensi tersebut. Pasalnya, dalam audiensi tersebut Pemkab Cirebon menjelaskan mekanisme pemecatan atau pemberhentian seseorang dari jabatan kuwu.
“Tindaklanjutnya nunggu 14 hari kerja, nanti keputusannya seperti apa. Jika hasilnya tidak sesuai harapan yakni pemecatan, maka masyarakat akan melakukan penyegelan kantor desa,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris DPMD Kabupaten Cirebon Moch Nurhiyana mengatakan, pihaknya akan melakukan kajian dan rapat terlebih dahulu dengan pihak Inspektorat dan Bagian Hukum Setda terkait permasalah kuwu Desa Junjang Wetan ini. Pasalnya, pihaknya tidak bisa langsung memecat atau mencopot jabatan seorang kuwu atau kepala desa.
“Kami dari DMPD ada mekanisme Perbub nomor 155 tahun 2020 terkait pemberhentian kuwu, ada tiga aspek jika akan memberhentikan kuwu, yang pertama meninggal dunia, kedua mengundurkan diri dan ketiga diberhentikan,” katanya.
Menurutnya, pihaknya tidak bisa asal memberhentikan kuwu secara sepihak. Pasalnya, sudah jelas secara kesepakatan dengan warga menunggu dari DPMD bekerja terlebih dahulu.
“Titik temunya dengan masyarakat disepakati menunggu kami bekerja terlebih dahulu, masa langsung pemecatan, nanti menjadi efek ke kami (DPMD,red) manakala tidak melakukan prosedur. Apabila melakukan pemecatan sembarangan, ada jalur PTUN, nanti dua kali kerjaan. Kita tidak boleh asal-asalan harus sesuai prosedur. Jangan sampai kita yang disalahkan,” katanya.
Ia mengungkapkan, kalau memang ada pelanggaran dari Kuwu Junjang Wetan itu sendiri, harus laporan dari resmi Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
“Secara resmi harus ada laporan dari BPD karena itu lembaga perwakilan dari masyarakat. Kalau memang ada laporan-laporan dan larangan-larangan yang dilanggar oleh kuwu, nanti ada tim dari DMPD, Inspektorat dan Bagian Hukum Setda melakukan rapat untuk mengkaji sejauh mana kebenaran dari laporan itu,” ungkapnya.
Kemudian, pihaknya bakal melakukan penggilan dinas baik kuwu maupun BPD-nya.”Semuanya nanti akan kita mintai keterangan, sekarang kita kaji dulu dalam waktu singkat ini,” katanya.(Junaedi)
