Dedi Supandi Bertemu Gubernur Jabar: Bandara Husein Sastranegara Disepakati Tidak Diaktifkan
kacenews.id-MAJALENGKA-Pj Bupati Majalengka Dedi Supandi melakukan pertemuan dengan Gubernur Jawa Barat terpilih Dedi Mulyadi serta sejumlah anggota DPR RI asal Jawa Barat membahas perkembangan Bandara Internasional Jawa Barat yang belakangan menjadi perbincangan banyak pihak yang memiliki kepentingan masing-masing.
Menurut keterangan Pj Bupati Majalengka, Dedi Supandi, Kamis (23/1/2025) pada pertemuan yang berlangsung Selasa (21/1/2025), semua menyepakati kalau Bandara Kertajati harus maju dan Bandara Husein Sastranegara tidak diaktifkan kembali.
Pada pertemuan tersebut di antaranya hadir Gubernur Jabar, Wakil Ketua DPR RI, anggota DPR RI asal Jawa Barat Ahmad Heryawan, Dede Yusuf, Rieke Diah Pitaloka, TB Hasanuddin, dan sejumlah anggota DPR RI lainnya.
“Dari hasil pertemuan tersebut, semua sependapat bahwa Bandara Kertajati harus berkembang dengan cara menambah jalur penerbangan domestik, juga internasional. Dan, Bandara Husen Sastranegara jangan diaktifkan, ketiga perlu dilakukan pengembangan pariwisata di Kabupaten Majalengka,” ungkap Dedi.
Selain itu, pesawat cargo harus melalui Bandara Kertajati dan yang sudah mulai dilakukan pembicaraan adalah cargo dari Australia.
Setiap anggota DPR asal Jabar akan menyampaikan aspirasi dari Kabupaten Majalengka menyangkut perlu dikembangkannya Bandara Kertakati di komisi masing-masing, termasuk Komisi VI. Di sana, ada Rieke Diah Pitaloka yang juga akan membahas persoalan tersebut di komisinya.
Bandara Kertajati adalah bandara milik warga Jawa Barat, yang semua harus memiliki kepedulian pada bandara yang dibangun dari APBD Jawa Barat serta APBN dan andil dari masyarakat Kabupaten Majalengka.
Sebelumnya mantan Bupati Majalengka dua periode Sutrisno mengatakan, untuk meramaikan Bandara Kertajati diperlukan kebijakan khusus yang memaksa dari Pemerintah Pusat agar mengalihkan perjalanan haji dan umrah sepenuhnya dilakukan dari Bandara Kertakati.
Dipindahkannya penerbangan haji dan umrah ke Kertajati akan mengurangi tingakt kemacetan perjalanan darat dan udara di Sutta. “Moda angkutan udara ini, moda angkutan yang spesifik apalagi bandara baru. tidak serta merta pengguna angkutan udara tertarik menggunakannya, makanya perlu kebijakan khusus,” ungkap Sutrisno.
Menurutnya, Bandara Kertajati, bukan totalitas tanggungjawab Kementrian perhubungan tetapi juga tanggungjawab daerah dan pemerintah pusat, sehingga sinkronisasi harus terbangun dengan baik antara pusat dan daerah.(Ta)
