Armada Damkar Belum Mencukupi Kebutuhan Ideal, Penanganan Kebakaran Kurang Optimal di Kabupaten Cirebon
kacenews.id-CIREBON- Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Cirebon mengalami kekurangan armada dan sarana prasarana (sarpras). Sehingga kendala serius ini berdampak pada kemampuan mereka dalam menjalankan tugas secara optimal.
Dari total 14 unit armada yang dimiliki, hanya 12 unit yang siap beroperasi, sedangkan dua unit lainnya membutuhkan perbaikan.
Hal ini disampaikan Kepala Bidang Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan, dan Sarana Prasarana Dinas Damkar Kabupaten Cirebon, Eno Sujana, saat ditemui di sela peninjauan Pondok Pesantren Al Khairiyah, Selasa (21/1/2025).
“Kami memiliki 14 armada pemadam kebakaran, namun yang benar-benar dapat beroperasi hanya 12 unit. Ini belum mencukupi kebutuhan ideal kami,” katanya.
Ia mengungkapkan, Kabupaten Cirebon saat ini memiliki 11 pos jaga pemadam kebakaran yang tersebar di Kecamatan Sumber, Ciledug, Palimanan, Pangenan, Lemahabang, Weru, Arjawinangun, Losari, Gunungjati, Waled, dan Greged. Namun, Pos Jaga Greged belum dapat beroperasi karena kekurangan personel, sarpras, dan alat pelindung diri (APD).
Menurutnya, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), idealnya setiap kecamatan memiliki satu pos jaga pemadam kebakaran. Namun dari total 40 kecamatan dan 424 desa di Kabupaten Cirebon, baru 10 pos jaga yang aktif, sementara satu pos lainnya belum berfungsi maksimal.
“Setiap pos seharusnya memiliki minimal dua armada, tetapi saat ini rata-rata hanya tersedia satu armada per pos. Ini jauh dari kondisi ideal untuk memenuhi kebutuhan layanan kebakaran di wilayah yang luas seperti Cirebon,” katanya.
Eno mengemukakan, untuk meningkatkan pelayanan, Dinas Damkar Kabupaten Cirebon berencana menambah pos jaga baru di wilayah yang memiliki risiko kebakaran tinggi, seperti Kecamatan Gegesik atau Dukupuntang. Wilayah ini menjadi prioritas karena tingkat kepadatan penduduk dan potensi kebakaran yang tinggi, terutama di area permukiman padat dan kawasan industri.
“Semakin padat penduduk dan banyaknya zona industri meningkatkan risiko kebakaran. Oleh karena itu, kami berupaya mendekatkan pelayanan ke wilayah-wilayah tersebut,” ujarnya.
Selain penambahan pos jaga baru, Damkar juga membutuhkan armada dan sarpras tambahan untuk memastikan pelayanan kebakaran dapat berjalan optimal. Pengadaan armada terakhir kali dilakukan pada 2020. Sehingga kondisi sebagian kendaraan kini mulai memerlukan pembaruan atau perawatan intensif.
Meskipun menghadapi berbagai keterbatasan, Dinas Damkar Kabupaten Cirebon terus berupaya memberikan pelayanan terbaik dalam menangani kebakaran. Namun, Eno menegaskan pentingnya dukungan anggaran yang memadai dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan armada, sarpras, dan pengadaan pos jaga baru.
“Kami berharap pemerintah dapat segera merealisasikan peningkatan fasilitas, agar pelayanan kebakaran dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah yang rawan bencana,” katanya.
Keterbatasan fasilitas ini menjadi perhatian serius, mengingat risiko kebakaran yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri di Kabupaten Cirebon.(Is)
