APBD Kabupaten Cirebon 2025 Capai Rp 4,7 Triliun, Alokasi Terbesar untuk Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur
kacenews.id-CIREBON-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Cirebon pada 2025 mencapai Rp 4,72 triliun.
Anggaran ini lebih memprioritaskan pembangunan daerah dengan alokasi signifikan pada sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur.
Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Cirebon, Yuyun Wahyu Wardana mengungkapkan, struktur anggaran 2025 disusun untuk mendukung pencapaian target pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kami telah memetakan kebutuhan prioritas masyarakat dalam APBD ini. Alokasi terbesar tetap untuk sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan kebutuhan operasional lainnya,” katanya.
Menurutnya, anggaran belanja yang terbesar dialokasikan untuk belanja pegawai yang mencapai 35,83 persen dari total APBD. Komponen ini mencakup pembayaran gaji, tunjangan, serta kebutuhan operasional aparatur pemerintahan.
“Ini adalah langkah untuk memastikan roda pemerintahan berjalan lancar dan mendukung pelayanan publik yang maksimal,” katanya.
Kemudian untuk sektor pendidikan mendapatkan porsi 33,63 persen. Anggaran ini mencakup program peningkatan kualitas pendidikan, renovasi fasilitas sekolah, penyediaan bantuan pendidikan bagi siswa kurang mampu, serta pengembangan kapasitas guru.
“Anggaran yang besar tersebut, karena pendidikan adalah prioritas utama Kabupaten Cirebon,”ujarnya.
Selain itu lanjut Yuyun, sektor kesehatan juga tidak luput dari perhatian dengan alokasi anggaran sebesar 27,00 persen. Dana ini diarahkan untuk meningkatkan layanan kesehatan, termasuk pembangunan dan perbaikan fasilitas puskesmas, penyediaan alat medis, serta subsidi program kesehatan bagi masyarakat miskin.
“Kami berupaya menjadikan pelayanan kesehatan di Cirebon lebih terjangkau dan berkualitas,” katanya.
Ia menyebutkan, untuk mendukung pembangunan fisik, alokasi anggaran infrastruktur mencapai 25,70 persen. Menurutnya, infrastruktur yang memadai akan memperlancar mobilitas barang dan jasa, sehingga mendorong perekonomian lokal.
Yuyun juga menyebutkan adanya alokasi untuk belanja pengawasan sebesar 0,50 persen dan belanja pendidikan serta pelatihan sebesar 0,30 persen. Meski kecil, anggaran ini dinilai penting untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang transparan dan peningkatan kompetensi aparatur daerah.
Ia mengakui pengelolaan anggaran sebesar Rp 4,72 triliun bukan tanpa tantangan. Salah satunya adalah memastikan setiap rupiah yang dianggarkan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Cirebon.
“Efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran menjadi kunci. Kami akan terus meningkatkan pengawasan untuk meminimalisir penyalahgunaan anggaran,” katanya.
Ia berharap, dengan alokasi anggaran yang telah dirancang ini, Kabupaten Cirebon dapat mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan. Sehingga pihaknya mengajak masyarakat untuk bersama-sama mendukung realisasi program-program yang ada.
“Kami sangat optimistis, anggaran ini mampu membawa dampak positif bagi masyarakat Cirebon. Tetapi kerja sama semua pihak sangat dibutuhkan untuk mewujudkan cita-cita pembangunan yang lebih baik,” katanya.(Junaedi)
