Lindungi Anak dari Dampak Negatif, Diskominfo Kabupaten Majalengka Dukung Pembatasan Medsos
kacenews.id-MAJALENGKA-Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Majalengka mendukung rencana pembuatan aturan mengenai pembatasan penggunaan media sosial (Medsos), terutama untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif penggunaan teknologi digital.
Aturan serupa telah diterapkan di sejumlah negara guna menjaga perkembangan psikologis dan sosial anak-anak.
Hal tersebut dikatakan Kepala Diskominfo Kabupaten Majalengka, Gatot Sulaeman, Kamis (16/1/2025) pada acara dialog dengan sejumlah masyarakat.
Disampaikan Gatot, data BPS Majalengka menunjukkan sebanyak 83,59 persen penduduk Majalengka usia 5 tahun ke atas menggunakan telepon seluler pada tahun 2023.
Dari jumlah tersebut, 61,96 persen telah mengakses internet. Sementara itu, penduduk yang memiliki telepon seluler mencapai 66,85 persen.
“Pembatasan usia penggunaan Media Sosial (Medsos) merupakan langkah yang penting. Makanya kami dari sisi pemerintahan mendukung kebijakan ini. Namun, perlu adanya literasi digital yang merata di seluruh lapisan masyarakat untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut,” ungkap Gatot.
Menurutnya, penggunaan gadget oleh anak-anak perlu diimbangi dengan literasi digital yang tepat. Pendidikan literasi ini harus dimulai sejak dini di lingkungan sekolah dan keluarga.
Gatot memandang perlu, membatasi penggunaan ponsel bagi anak-anak di usia dini agar mereka lebih aktif bersosialisasi dan mengembangkan kemampuan psikomotoriknya.
“Anak-anak perlu diajarkan empati, olahraga, dan sosialisasi agar tumbuh menjadi generasi yang sehat secara fisik maupun mental. Cageur (sehat), bageur (baik), pinter (pintar). Kami melakukan literasi digital di sekolah-sekolah, terutama di tingkat SMP dan SMA, karena mereka sudah mulai mengakses media digital,” tegasnya.
Terkait implementasi kebijakan pembatasan media sosial di daerah, Gatot mengaku kewenangan sepenuhnya berada di tingkat pusat. Meski demikian, pihaknya siap menjalankan pokok-pokok regulasi yang akan ditetapkan.
“Kami di daerah akan fokus pada strategi komunikasi dan edukasi yang efektif. Saat ini, belum ada platform media sosial yang benar-benar membatasi akses berdasarkan usia, sehingga edukasi menjadi kunci utama,” tuturnya.(Tat/Je)