Demo di depan Gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Ribuan Honorer Tuntut Status Penuh Waktu

kacenews.id-CIREBON-Ribuan pegawai honorer kategori R3 dan R2 di Kabupaten Cirebon menyuarakan tuntutan mereka untuk diangkat menjadi pegawai penuh waktu dalam aksi damai di gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Jumat (10/1/2025).

Para tenaga honorer ini, yang telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun, menilai status mereka saat ini tidak memberikan kejelasan hukum maupun kesejahteraan yang memadai.

Koordinator aksi, Anton, menegaskan bahwa status honorer saat ini jauh dari layak. “Kami telah mengabdi selama 15 hingga 20 tahun, tetapi hanya mendapatkan status R3. Gaji kami bahkan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Cirebon. Ini sangat tidak manusiawi,” katanya.

Menurut Anton, regulasi terkait pegawai paruh waktu tidak memberikan petunjuk teknis yang jelas. Ia bersama ribuan tenaga honorer lainnya menuntut agar status mereka diubah menjadi pegawai penuh waktu demi kejelasan dan kesejahteraan.

Total ada sekitar 1.300 tenaga honorer yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cirebon yang masuk dalam tuntutan tersebut.

Keluhan serupa disampaikan Dulhadi (53 tahun) seorang guru honorer di SMP Negeri 1 Gunungjati. Ia telah bekerja sejak tahun 2000, dimulai sebagai staf Tata Usaha (TU) dan kemudian menjadi guru setelah menyelesaikan pendidikan sarjana pada 2009.

Namun, perjuangannya selama lebih dari dua dekade tidak membuahkan hasil yang sesuai. “Saya sudah 24 tahun mengabdi, tetapi hanya mendapatkan status R3. Seharusnya, dengan pengalaman dan masa kerja saya, status saya masuk kategori K2. Namun, karena saya pindah menjadi guru, K2 saya dihapus,” ungkapnya dengan nada kecewa.

Dulhadi menyampaikan bahwa gajinya sebagai guru honorer saat ini hanya Rp 1.200.000 per bulan, meningkat sedikit dibandingkan saat ia bekerja di TU dengan gaji Rp700.000.

“Jika ditanya apakah layak, jelas tidak. Anak-anak saya sudah besar, satu berumur 26 tahun dan satunya 23 tahun, dan mereka butuh biaya besar untuk melanjutkan hidup. Saya hanya ingin kejelasan,” tuturnya penuh harap.

Menanggapi aspirasi tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Cirebon, Hasan Bashori, mengapresiasi perjuangan para tenaga honorer. Ia mengakui bahwa pegawai honorer adalah tulang punggung operasional berbagai OPD.

Namun, Hasan menekankan bahwa pengangkatan mereka menjadi pegawai penuh waktu harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah.

“Ada dua opsi yang perlu dipertimbangkan, yaitu pengangkatan penuh waktu atau peningkatan upah bagi tenaga honorer. Keduanya membutuhkan perhitungan fiskal yang matang agar tidak membebani keuangan daerah,” jelasnya.

Hasan juga menyebut bahwa kebijakan pengelolaan tenaga honorer sebagian besar merupakan kewenangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat telah mengarahkan tenaga honorer untuk dialihkan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, kuota yang tersedia untuk Kabupaten Cirebon saat ini hanya mencakup sekitar 1.000 dari total 2.700 tenaga honorer.

“Kuota PPPK tahun ini belum mencukupi, tetapi kami berkomitmen memperjuangkan aspirasi ini. Jika pengangkatan penuh waktu belum memungkinkan, langkah menaikkan upah honorer harus menjadi prioritas,” tambahnya.

DPRD Kabupaten Cirebon berjanji untuk terus memperjuangkan nasib tenaga honorer. Namun, para pegawai honorer berharap agar upaya ini segera direalisasikan.(Ismail/KC)

Pointer

Suara Honorer

– Ada sekitar 1.300 tenaga honorer tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Cirebon

– Mereka menyatakan tidak ada kejelasan status dan kesejahteraan, padahal telah mengabdi selama belasan hingga puluhan tahun

– Gaji di bawah Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Cirebon.

Respon DPRD

– Mengapresiasi perjuangan para tenaga honorer.

– Pengangkatan honorer menjadi pegawai penuh waktu harus disesuaikan dengan kapasitas anggaran daerah.

– Pertimbangkan dua opsi. Pertama pengangkatan penuh waktu. Kedua, peningkatan upah bagi tenaga honorer.

– Namun, pertimbangan tersebut membutuhkan perhitungan fiskal yang matang agar tidak membebani keuangan daerah

– Kebijakan pengelolaan tenaga honorer sebagian besar merupakan kewenangan pemerintah pusat melalui rekrutment Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

– Kuota yang tersedia untuk Kabupaten Cirebon saat ini hanya mencakup sekitar 1.000 dari total 2.700 tenaga honorer.