Dian Rachmat Yanuar Tidak Kompeten, Mutasi dan Rotasi Tiap Bulan Sebuah Keniscayaan

kacenews.id-KUNINGAN-Bupati Kuningan terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, H. Dian Rachmat Yanuar menegaskan komitmennya untuk memenuhi janji kampanye kepada masyarakat.

Dian Rachmat Yanuar bersama Tuti Andriani dipastikan bakal dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Kuningan periode 2024-2029 pada tanggal 10 Februari 2025.

Pasangan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang meraih suara mayoritas di pesta
demokrasi yang diselenggarakan tanggal 27 November 2024 lalu tersebut, sudah merancang
apa saja yang bakal dilakukan demi memulihkan kondisi keuangan Pemerintah Kabupaten Kuningan yang tengah sakit.

Di antaranya, 6 bulan setelah resmi menjabat atau sekitar Bulan Agustus 2025 akan melakukan evaluasi terhadap kinerja para kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau kepala dinas (kadis) atau kepala badan (kaban) beserta jajarannya terkait kinerja. Apakah benar-benar berkompeten atau tidak.

Maka, pelaksanaan mutasi dan rotasi jabatan di seluruh tingkatan yang biasa dilakukan setahun sekali dengan penuh pergulatan, protes, titipan serta hal lainnya akan didesakralisasi (dihilangkan kesakralannya) menjadi sebulan sekali sehingga posisi seseorang ketika apel pagi pun dapat diganti.

Hal tersebut disampaikan Dian Rachmat Yanuar di sela-sela Workshop Harian Umum Kabar Cirebon yang mengusung tema, “Kepala Daerah Baru!
Apanya yang Baru?. Saatnya Menangih Janji Politik” di Kawasan Wisata Talaga Surian Dusun Palutungan Desa Cisantana Kecamatan Cigugur, Sabtu (21/12/2024).

“Bila perlu, saya akan melakukan mutasi bukan setahun sekali melainkan sebulan sekali
untuk mengganti pejabat yang tidak berkompeten. Nanti 6 bulan setelah saya dan Ibu Hj.
Tuti Andriani dilantik sebagai bupati dan wakil bupati, evaluasinya akan dilakukan,” ujarnya.

Selain Dian Rachmat Yanuar, workshop menghadirkan wartawan senior yang juga pengamat media Taufik Hidayat, pengusaha dan akademisi Surnita Sandi Wiranata dengan moderator Pemimpin Redaksi HU Kabar Cirebon, Muhammad Alif Santosa. Workshop dibuka Direktur PT Berkah Pikiran Rakyat, Mochammad Ai Nurdin.

Menurut Dian Rachmat, pola desakralisasi lebih profesional karena bisa memunculkan pejabat-pejabat yang berkompeten atau memiliki kapasitas dan berkemampuan. Sehingga, bakal berdampak terhadap pejabat yang profesional sekaligus siap kerja secara optimal. Baik ketika ada dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) atau tidak.

Jangan sampai, saat tidak ada anggaran di APBD, si pejabat malah tidak bekerja atau apa adanya saja. Padahal, semestinya abdi negara yang digaji dari uang rakyat mampu berinovasi mendatangkan anggaran dalam melaksanakan program atau belanja pembangunan.

Seperti, melakukan singkronisasi dengan program berbagai kementerian di tingkat pusat. Karena, sampai Bulan Februari 2025 masih belum ada CPCR, banyak peluang anggaran yang nilainya mencapai triliunan rupiah. Kemampuan lobi dan kelincahan kadis beserta jajarannya dalam menjolok atau mengajul anggaran akan kelihatan.

“Nanti saya akan evaluasi. Mana saja kadis yang mampu menjolok anggaran untuk kepentingan
pembangunan di Kabupaten Kuningan baik anggarannya dari kementerian-kementerian
tingkat pusat atau pun dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Pola ini sederhana, karena
hanya butuh eksistensi dan keberanian saja tapi jarang dilakukan,” ucapnya.

Terkait pembangunan, pemberdayaan, dan pelayanan, menjadi kunci yang dikemas menjadi program untuk pelayanan kepada masyarakat.

Program Visi Melesat, merupakan saripati maupun intipati dari aspirasi harapan kegelisahan masyarakat Kabupaten Kuningan selama ia bekerja menjadi Abdi Negara.

“Ada ruang-ruang, ada hal yang masih kurang, ya kita perbaiki. Pembangunan yang bagus adalah pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang tidak terputus dari peran sebelumnya (disempurnakan). Dukungan pers sangat luar biasa, termasuk dalam Pentahelix,” imbuhnya.

Meski dalam kondisi keuangan yang kurang mendukung, tetapi ia bersama Hj.
Tuti Andriani akan berusaha keras merealisasikan janji-janji politik yang tertuang dalam Visi Kuningan Melesat (Maju, Empowering, Lestari, Agamis dan Tangguh).

Sebab, ada 10 program-program unggulan yang telah dirancang sebelumnya. Yakni, Ngaji Diri (Nyaah ka Santri, ka Guru Ngaji dan Pesantren Mandiri), Gema Sadulur (Gerakan Bersama Ngariksa Kaum Dhuafa.

Lanjut Usia dan Pengangguran). Jawara Tani (Jaringan Irigasi Walatra Cai Tani Mukti), Someah Ka Semah (Sistem Online Modern, Efisien dan Mudah untuk Buka Investasi Ramah Lingkungan).

Kemudian, Pertama (Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Mapan dan Paripurna), Nata Daya (Menata Alun-Alun Desa untuk Pusat Ekonomi dan Daya Tarik Wisata), Tatapakan Jati (Tanam Tanah Pekarangan Jaga dan Tekan Inflasi), Ajeg
Timbangan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD Terjaga, Tepat Sasaran dan
Berimbang), Pasar Raya (Pemberdayaan Sanggar Ekraf dan Usaha Rakyat), Abdi
Negara (Aparatur Sipil Negara/ASN dan Birokrasi Daerah Modern, Gerak Cepat dan Ramah Melayani).

Sementara itu, Surnita Sandi Wiranata yang sempat terjun ke dunia politik mengungkapkan, akuntabilitas dan transparansi kepala daerah sangat diperlukan untuk memberikan kepercayaan publik.

“Karenanya, media harus menjalankan fungsinya sebagai kontrol sosial. Memberi kritikan dan lain sebagainya, untuk kepentingan masyarakat,” tambahnya.(Yan/Jak)

Visi Kuningan Melesat
(Maju, Empowering, Lestari, Agamis dan Tangguh).

10 program unggulan

1. Ngaji Diri (Nyaah ka Santri, ka Guru Ngaji dan Pesantren Mandiri)
2. Gema Sadulur (Gerakan Bersama Ngariksa Kaum Dhuafa, Lanjut Usia dan Pengangguran).
3. Jawara Tani (Jaringan Irigasi Walatra Cai Tani Mukti)
4. Someah Ka Semah (Sistem Online Modern, Efisien dan Mudah untuk Buka Investasi Ramah Lingkungan),
5. Pertama (Pelayanan Dasar Kesehatan, Pendidikan Mapan dan Paripurna).
6. Nata Daya (Menata Alun-Alun Desa untuk Pusat Ekonomi dan Daya Tarik Wisata).
7. Tatapakan Jati (Tanam Tanah Pekarangan Jaga dan Tekan Inflasi)
8. Ajeg Timbangan (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/APBD Terjaga, Tepat Sasaran dan
Berimbang),
9. Pasar Raya (Pemberdayaan Sanggar Ekraf dan Usaha Rakyat),
10. Abdi Negara (Aparatur Sipil Negara/ASN dan Birokrasi Daerah Modern, Gerak Cepat dan Ramah
Melayani).(Yan/KC)