Dana Revitalisasi Pasar Palimanan Kabupaten Cirebon Rp 15 Miliar Hadapi Kendala Pencairan
kacenews.id-CIREBON-Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, H Wahyu Mijaya, mengakui penyerapan anggaran di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masih rendah menjelang akhir tahun.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP), yang saat ini dinilai memiliki serapan anggaran belum maksimal.
“Kami sudah membahas ini secara serius dalam rapat pimpinan (Rapim) beberapa hari lalu. Kami akan terus memantau perkembangan serapan anggaran, khususnya di DPKPP dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD),” ujar Wahyu, Rabu (18/12/2024).
Wahyu optimistis bahwa progres penyerapan anggaran dapat terealisasi hingga akhir tahun. Namun, ia tidak menampik bahwa kendala teknis di sejumlah dinas memengaruhi realisasi tersebut.
“Penyerapan anggaran di beberapa dinas teknis masih terhambat. Misalnya, di DPKPP, pencairan untuk proyek kawasan kumuh masih terkendala. Hal serupa juga terjadi di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) untuk proyek jalan dan jembatan,” jelas Wahyu.
Salah satu proyek strategis yang masih menghadapi kendala pencairan adalah revitalisasi Pasar Palimanan senilai Rp 15 miliar.
Wahyu berharap, proyek ini dapat selesai sesuai jadwal, mengingat progresnya dilaporkan hampir rampung. Meski begitu, tidak menutup kemungkinan adanya opsi perpanjangan waktu, jika proyek tersebut tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
“Menurut laporan yang saya terima, proyek ini bisa selesai tepat waktu. Namun, jika memang tidak memungkinkan, kita masih punya opsi perpanjangan. Mari kita awasi bersama agar target dapat tercapai,” tegas Wahyu.
Sebagai langkah antisipasi, Wahyu memastikan pihaknya akan memperketat pengawasan dan terus mengevaluasi kinerja setiap SKPD yang masih memiliki hambatan dalam penyerapan anggaran.
“Kami harus memastikan tidak ada anggaran yang sia-sia, dan seluruh proyek dapat berjalan sesuai dengan rencana,” katanya.
Pj. Bupati Wahyu Mijaya juga mengajak seluruh pihak, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk bekerja sama dalam mengawasi pelaksanaan proyek-proyek strategis. Dengan begitu, pemerintah Kabupaten Cirebon dapat memastikan manfaat anggaran dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dengan sisa waktu yang ada, pemerintah Kabupaten Cirebon berharap dapat meningkatkan realisasi penyerapan anggaran secara optimal demi tercapainya target pembangunan daerah di tahun 2024.(Mail)