Dipengaruhi Pertumbuhan Populasi Penduduk dan Urbanisasi, Kota Cirebon Hadapi Tantangan Besar Dalam Pengelolaan Sanitasi
kacenews.id-CIREBON – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Cirebon, H Iing Daiman, membuka Lokakarya Konsultasi Pemangku Kepentingan di salah satu hotel di Jl Kartini Kota Cirebon.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat sistem pengelolaan sanitasi terutama dalam menghadapi tantangan pengelolaan air limbah domestik.
Untuk diketahui bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon telah mendapatkan bantuan teknis perencanaan di bidang sanitasi, melalui Sanitation Infrastructure and Institutional Support Program (SIIP) – Kemitraan Indonesia dan Australia untuk Infrastruktur (KIAT).
Dalam sambutannya, Pj Sekda menyampaikan bahwa lokakarya ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kota Cirebon untuk mewujudkan pengelolaan sanitasi yang lebih baik.
“Kami berharap melalui kegiatan ini dapat terjalin sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait,” katanya.
Ia mengungkapkan, Kota Cirebon yang merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Barat, menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sanitasi seiring dengan pertumbuhan populasi yang cepat dan urbanisasi yang terus berlangsung.
Pj Sekda menilai, pertumbuhan ini memberikan dampak yang signifikan terhadap kualitas lingkungan dan sanitasi. Sehingga dibutuhkan strategi yang holistik dan terintegrasi untuk mengatasi permasalahan ini.
“Kami memerlukan kolaborasi dari berbagai pihak, baik dalam konteks penyusunan kerangka komitmen hingga identifikasi dukungan pembiayaan, untuk memastikan pengelolaan sanitasi yang efektif, efisien, dan berkelanjutan,” tuturnya.
Disebutkannya, pada 2023, capaian akses sanitasi aman di Kota Cirebon mencapai 17,40%, dengan kontribusi Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) yang dikelola oleh Kelompok Pengelola Pembuangan (KPP) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat (SPALD-T) skala permukiman yang terdiri dari empat unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal.
“Pemeliharaan oleh masyarakat dan optimalisasi infrastruktur yang sudah dibangun harus terus didorong, termasuk dengan dukungan anggaran dan peningkatan kapasitas pengelola serta partisipasi aktif masyarakat,” katanya.
Peran Pemerintah Kota Cirebon sebagai regulator dan pengawasan pengelolaan sanitasi saat ini perlu terus dilakukan. Untuk itu, Pj Sekda berharap melalui lokakarya ini, dapat menghasilkan identifikasi dukungan pembiayaan yang konkret dan aplikatif untuk mendukung pelaksanaan kegiatan ini.
“Saya juga mendorong agar kita semua terbuka terhadap inovasi dan teknologi terbaru yang dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan. Saya yakin, dengan kerja keras dan dedikasi kita semua, Kota Cirebon dapat menjadi salah satu contoh bagi kota-kota lain dalam pengelolaan air limbah domestik yang berkelanjutan termasuk dalam program SIIP ini,” tuturnya.
Dalam kesempatan yang sama, Water Hygiene and Sanitation (Watsan) Coordinator Kemitraan Indonesia Australia Infrastruktur (KIAT) Nur Fadrina Murbas, menyampaikan bahwa lokakarya ini merupakan bagian dari rangkaian diskusi yang telah dilakukan sebelumnya di Kota Cirebon. Salah satu fokus utama adalah penyusunan dan penyelesaian dokumen Rencana Pengembangan Sanitasi Jangka Menengah yang difasilitasi oleh SIIP.
“Pengelolaan sanitasi memerlukan perhatian dari berbagai pihak dan membutuhkan dukungan, komitmen, serta kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, pengelola, dan masyarakat. Target kami, pada 2029 layanan sanitasi di Kota Cirebon di angka lebih dari 45%. Kami yakin ini bisa tercapai dengan adanya kerja sama yang solid dan pengelola yang andal,” katanya.(Fa)
