Kunjungi Kota Cirebon, Tim Monev Jabar Pantau Aktivitas dan Kesesuaian TPPS dengan Arahan Pusat
kacenews.id-CIREBON-Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Barat (Jabar) melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Semester II Tahun 2024, di Aula Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) Kota Cirebon, Jumat (20/4/2024).
Kepala DP3APPKB Kota Cirebon, Suwarso Budi Winarno mengemukakan pentingnya komitmen seluruh stakeholder dan pimpinan dalam upaya percepatan penurunan stunting. Hal ini sejalan dengan arahan Wakil Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Percepatan Stunting 2024.
“Kita perlu menjaga dan melampaui target capaian penurunan stunting, serta memperluas fokus pada pencegahan stunting. Tidak hanya pada keluarga yang sudah mengalami stunting, tetapi juga keluarga yang berisiko,” katanya.
Ia mengungkapkan pula, hasil Rakor Forum Komunikasi Perubahan Perilaku Lintas Agama. Ada intervensi untuk keluarga berisiko stunting, lantas memperjelas langkah kolaborasi kegiatan pencegahan stunting yang melibatkan pembagian makanan untuk keluarga berisiko stunting. Pembagian peran yang jelas dalam penanganan percepatan dan penurunan stunting bagi lintas sektor dan lainnya, diatur dalam Peraturan Wali Kota Nomor 34 Tahun 2022 tentang Percepatan Penurunan Stunting Di Kota Cirebon, yang memuat detail tugas dan target setiap pihak terkait.
Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KBKS), Lis Triswanah menyebutkan, data prevalensi stunting di Kota Cirebon berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2023 menunjukkan peningkatan menjadi 19,90% dari sebelumnya 17%. Namun, prevalensi stunting berdasarkan data pengukuran Rutin Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) pada 2023, menunjukkan penurunan menjadi 11,66% dari 12,83% pada tahun sebelumnya.
“Ini merupakan harapan dari capaian percepatan penurunan stunting. Data e-PPGBM diperoleh melalui posyandu dan penimbangan balita,” katanya.
Menurutnya, hasil intervensi pencegahan stunting yang dilaksanakan pada Juni 2024, 99,71% balita diukur dengan prevalensi stunting sebesar 13,01%. Kemudian dari 185 calon pengantin yang diperiksa, ditemukan tujuh mengalami kurang energi Kkronis (KEK).
“Inovasi terbaru dari TPPS Kota Cirebon termasuk aplikasi data stunting di ekosistem Cirebon Satu Data dan program “Sehate” (satu hari satu telur) serta “Sipenting” (Siaga Penanggulangan Stunting) untuk sinergitas lintas sektor,”katanya.
Ia menyampaikan kunjungan Tim Monev TPPS Provinsi Jawa Barat yang terdiri dari unsur Bappeda dan BKKBN Provinsi Jawa Barat ini untuk memantau aktivitas dan kesesuaian TPPS Kota Cirebon dengan arahan pusat.
“Evaluasi memastikan fungsi-fungsi koordinasi TPPS berjalan efektif, dan identifikasi intervensi yang perlu dilakukan. Termasuk edukasi perubahan perilaku dan pemantauan gizi,” katanya.
Lis mengungkapkan, dari rekomendasi kegiatan monev mencakup perlunya komitmen bersama dalam mencapai sasaran, memantau data sasaran, dan memastikan intervensi dilakukan dengan tepat. Kemudian untuk program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang sudah berjalan baik di Kota Cirebon serta perlu dokumentasi data yang lengkap untuk mencerminkan hasil kerja TPPS.
“Semoga ke depannya Kota Cirebon dapat mencapai zero stunting dan tidak ada lagi balita stunting,” katanya.(Cimot)
