Meski Sudah Ditegur Menpan RB, Mal Pelayanan Publik Kabupaten Cirebon Tetap Sepi

Kacenews.id-CIREBON- Setengah tahun setelah inspeksi mendadak dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas, kondisi Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon masih memprihatinkan.

Saat inspeksi, MPP sempat dipenuhi pengunjung, memberikan gambaran semu dari sebuah sistem yang ideal. Namun, setelah itu, pelayanan di MPP kembali sepi, menyisakan gedung yang tampak tak terurus, bertolak belakang dengan semangat reformasi birokrasi yang diharapkan.

Seorang pengunjung yang datang untuk mengurus izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), mengaku bingung dengan ketidakhadiran petugas. “Saya datang ke sini mau ngurus PBG di DPUTR. Tapi ternyata benar kata teman saya, lebih baik langsung ke kantor DPUTR karena di sini petugasnya tidak ada,” ujarnya, Rabu (18/9/2024).

Pengalaman ini menambah daftar panjang keluhan masyarakat yang berharap pada efisiensi MPP, namun harus bolak-balik ke dinas-dinas terkait untuk menyelesaikan urusan.

Ketiadaan petugas di berbagai loket pelayanan telah menjadi keluhan utama. Banyak pengunjung yang merasa tertipu oleh janji bahwa MPP akan menjadi solusi praktis bagi pengurusan berbagai perizinan dan layanan publik.

“Fungsi MPP itu seharusnya mempermudah masyarakat. Tapi, kalau pelayanan di sini justru tidak maksimal, apa gunanya?” tambah pengunjung yang tak ingin disebutkan namanya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon, Hilmy Rivai, mengakui bahwa sepinya MPP disebabkan oleh dinas-dinas terkait yang belum satu pemahaman mengenai pentingnya pelayanan di MPP.

“Kami sudah beberapa kali melakukan koordinasi dengan dinas-dinas terkait, namun hasilnya masih jauh dari harapan. Masalah ini juga sudah dalam pengawasan MCP KPK,” ujar Hilmy.

Padahal, Kemenpan RB sempat memberikan teguran keras kepada Pemerintah Kabupaten Cirebon terkait ketidakmaksimalan pelayanan di MPP. Namun, teguran tersebut seolah diabaikan. MPP kembali lengang, hanya menyisakan beberapa petugas di gerai tertentu, sementara lebih dari setengah dari 38 gerai pelayanan tampak kosong tanpa staf.

Sebagai pusat pelayanan publik yang seharusnya menjadi solusi bagi masyarakat, MPP justru terkesan menjadi simbol dari kegagalan manajemen dan koordinasi antarinstansi di Kabupaten Cirebon. Investasi telah digelontorkan, harapan masyarakat telah dibangun namun hingga kini, sistem yang ada belum mampu mengubah situasi menjadi lebih baik.(Mail)