Pj Bupati Cirebon Minta TPS Tidak Berada di Lokasi Rawan Banjir
kacenews.id-CIREBON-Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Cirebon mulai melakukan persiapan untuk menyambut pesta demokrasi pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentah pada tanggal 27 November 2024.
Salah satunya penentuan tempat pemungutan suara (TPS). Bahkan Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya mengumpulkan SKPD terkait dan para camat, untuk menentukan lokasi TPS, agar lokasi TKS tidak rawan bencana.
“Untuk antisipasi terkait dengan Pilkada, penetapan TPS-nya jangan sampai di area yang rawan bencana,” kata Wahyu Mijaya usai memimpin rakor dengan SKPD, Camat di aula Paseban Setda Kabupaten Cirebon, Senin (9/9/2024).
Dalam rakor tersebut, Wahyu meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cirebon untuk memetakan wilayah di Kabupaten Cirebon yang rawan bencana. Nantinya titik daerah-daerah hasil pemetaan tersebut tidak boleh ditetapkan sebagai TPS.
“Tadi saya minta dipetakan oleh BPBD, daerah-daerah mana saja yang memang menjadi perhatian, jangan sampai menetapkan titik lokasi (TPS, red) tapi itu menjadi rawan bencana misalnya banjir,” ujar Wahyu.
Sesuai tahapan Pilkada serentak 2024, kata Wahyu, Bulan November nanti diprediksi sudah berada di musim penghujan. Sehingga dimungkinkan akan terjadi bencana banjir, termasuk di Kabupaten Cirebon. “Karena 27 November kemungkinannya banjir, makanya saya tadi minta dipetakan daerah mana saja yang rawan (banjir, red),” kata Wahyu.
Berdasarkan hasil komunikasi dirinya dengan BPBD Provinsi Jawa Barat, lanjut Wahyu, pada bulan Oktober nanti wilayah Kabupaten Cirebon sudah memasuki musim penghujan. Walaupun saat ini Kabupaten Cirebon dan daerah lainnya di Ciayumajakuning sudah mulai hujan, namun hujan yang turun masih ringan.
“Ciayumajakuning itu lebih lama kering (kemaraunya, red) dibandingkan dengan kabupaten/kota lain, sehingga kekeringan masih kita antisipasi. Kelihatannya mulai masuk hujannya di bulan Oktober,” ujarnya.
Selain itu, kata Wahyu, Pemkab Cirebon juga masih melakukan antisipasi dampak kekeringan lainnya, mengingat di beberapa lokasi masih terjadi kebakaran lahan dan kekurangan air bersih yang dialami warga di beberapa desa. Termasuk mengantisipasi dampak kekeringan di area persawahan.
Untuk mengantisipasi kebakaran lahan, pihaknya telah menginstruksikan camat, BPBD dan Damkar untuk berkolaborasi. Kemudian terkait kekeringan lahan persawahan, Pemkab Cirebon masih menerapkan sistem pompanisasi.
“Untuk warga yang terdampak kekeringan, itu sudah terantisipasi. Jadi kalau ada masyarakat yang kekurangan air bersih, nanti ditindaklanjuti oleh BPBD,” katanya.(Junaedi)
