Dugaan Pungli di SMPN 1 Losari Kabupaten Cirebon, Orang Tua Siswa Merasa Terbebani
kacenews.id-CIREBON-Polemik terjadi di SMP Negeri 1 Losari, Kecamatan Losari, Kabupaten Cirebon, setelah pihak sekolah meminta sumbangan sebesar Rp 250.000 dari setiap siswa kelas 7, 8, dan 9.
Pungutan yang dikemas sebagai partisipasi dalam pembangunan awning sekolah ini menuai protes dari orang tua siswa, terutama mereka yang baru memasuki kelas 7.
Permintaan kontribusi tersebut disampaikan melalui pesan di grup WhatsApp wali murid, dengan tenggang waktu pembayaran hingga Desember 2024. Langkah ini menimbulkan keprihatinan, terutama bagi orang tua yang baru saja menghadapi beban biaya pendidikan di awal tahun ajaran baru, seperti biaya seragam, buku dan kebutuhan lainnya.
Anas Basuki, seorang pemerhati pendidikan, menyatakan bahwa pungutan ini memberatkan orang tua siswa, terlebih yang baru memulai pendidikan di kelas 7. Menurut Anas, praktik semacam ini seharusnya menjadi tanggung jawab komite sekolah, bukan dikelola langsung oleh pihak sekolah.
“Pungutan ini sangat ironis dan tidak sesuai dengan peraturan yang ada,” tegas Anas Basuki dalam wawancara Selasa (3/9/2024).
Anas juga menyoroti bagaimana pungutan tersebut disampaikan, yang menurutnya, tidak memberikan pilihan bagi orang tua selain membayar. “Partisipasi seharusnya bersifat sukarela, bukan dipatok dengan nominal tertentu dan tenggat waktu,” tambahnya.
Sementara itu, beberapa orang tua mengaku sudah membayar iuran tersebut, meskipun banyak yang masih merasa keberatan. Beberapa di antara mereka menilai bahwa iuran ini terlalu membebani, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
Menurut informasi yang diterima, keputusan untuk mengadakan pungutan ini merupakan hasil musyawarah antara pihak sekolah dan komite sekolah yang berlangsung dua minggu lalu. Namun, tidak semua orang tua sepakat dengan hasil musyawarah tersebut, karena dirasa tidak melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah belum memberikan klarifikasi resmi terkait pungutan tersebut, meskipun isu ini telah menyebar luas di kalangan orang tua siswa dan menjadi topik perbincangan hangat di masyarakat.
Banyak yang berharap agar pihak sekolah segera memberikan penjelasan dan mencari solusi yang lebih adil bagi semua pihak.
Dengan situasi ini, perhatian masyarakat dan pihak berwenang semakin tertuju pada praktik pungutan di sekolah-sekolah yang kerap kali diberi label “partisipasi.” Mereka berharap agar kebijakan yang diambil ke depan lebih transparan dan tidak memberatkan pihak-pihak yang paling rentan dalam proses pendidikan.(Mail)
