kacenews.id-CIREBON-Abdullah Syukri, yang lebih dikenal dengan panggilan Abe, merupakan salah satu figur kuat yang diusung sebagai Bakal Calon Bupati (Bacabup) Cirebon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Namun, kabar mengejutkan datang dari internal PKB Kabupaten Cirebon, di mana Abe dikabarkan telah mengundurkan diri dari pencalonan.
Keputusan ini disebut-sebut dipicu oleh minimnya peluang bagi Abe untuk mendapatkan tiket sebagai Calon Bupati (Cabup) dalam Pilkada 2024, meskipun sejak awal Abe dikenal sangat gigih dalam mengejar posisi tersebut.
Kabar mengenai mundurnya Abe ini sudah ramai diperbincangkan di kalangan internal PKB Kabupaten Cirebon. Langkah ini tentu saja menjadi kejutan tersendiri, mengingat Abe sebelumnya dianggap sebagai satu-satunya nama yang akan diusung oleh DPC PKB Cirebon.
Dengan mundurnya Abe, DPC PKB kini harus segera mencari kandidat lain yang memiliki potensi besar agar partai ini tidak hanya menjadi penonton dalam kontestasi Pilkada 2024 mendatang.
“Kenceng informasinya Gus Abe per tanggal 12 malam, mundur dari pencalonannya sebagai Bacabup,” ujar salah satu sumber dari internal PKB Kabupaten Cirebon yang enggan disebutkan namanya, Rabu (14/8/2024).
Sumber tersebut juga menambahkan, sejak awal, Abe sangat menginginkan untuk maju sebagai Cabup. Namun, melihat peluang yang semakin kecil, Abe akhirnya memutuskan untuk mundur.
Meskipun demikian, Ketua Desk Pilkada DPC PKB Kabupaten Cirebon, H Mahmudi, membantah kabar pengunduran diri Abe tersebut. “Kalau secara resmi, sampai sekarang tidak ada pengunduran diri dari yang bersangkutan. Jadi masih tetap tercatat sebagai Bacabup dari PKB,” kata Mahmudi saat dikonfirmasi.
Mahmudi menegaskan bahwa komunikasi dengan Abe masih terus berjalan, dan hingga saat ini Abe masih berkeinginan kuat untuk maju sebagai Cabup. “Komunikasi masih ada. Masih tetap inginnya jadi Cabup Cirebon,” tambahnya.
Lebih lanjut, Mahmudi mengungkapkan bahwa semua Bacabup yang mendaftar ke PKB masih memiliki peluang yang sama. Jika Abe memang benar-benar mundur, DPC PKB masih memiliki beberapa kandidat lain yang juga potensial untuk diusung.
“Peluang masih terbuka lebar. Kita masih punya banyak calon-calon lain yang potensial. Ada Luthfi, Ismiyatul, dan lainnya,” tegas Mahmudi.
Ia juga menyebut bahwa PKB masih memiliki waktu hingga batas akhir pendaftaran Cabup-Cawabup di KPU Kabupaten Cirebon. Ia menyatakan bahwa dalam waktu dekat, finalisasi nama calon yang akan diusung PKB akan segera dilakukan.
“Masih ada waktu. Dalam waktu dekat kita sudah finalisasi siapa nama yang akan dimunculkan,” ujarnya.
Di tengah dinamika ini, tensi politik di Kabupaten Cirebon menjelang pendaftaran Cabup-Cawabup ke KPU semakin memanas. Sejauh ini, baru Partai NasDem yang telah mengumumkan nama Cawabup yang diusung, yaitu dipasangkannya dengan Imron dari PDI Perjuangan.
Sementara itu, Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang terdiri dari Partai Gerindra, Golkar, Demokrat dan PKB sendiri masih belum memfinalisasi kandidat mereka. Nama Hj Wahyu Tjiptaningsih (Ayu) disebut-sebut sebagai Cabup yang kuat, namun Bacawabup yang akan mendampinginya masih belum ditetapkan.
Hal inilah yang disinyalir menjadi salah satu alasan Abe mundur dari pencalonannya di PKB, mengingat tiket Cabup tampaknya telah dipegang oleh Ayu, dan hanya menyisakan tiket Cawabup.
Dengan situasi yang berkembang cepat ini, PKB harus bergerak cepat untuk menentukan langkah selanjutnya, agar tetap dapat bersaing dalam Pilkada 2024. Masyarakat Cirebon tentu menantikan siapa yang akan diusung oleh partai ini, mengingat Pilkada kali ini akan menjadi ajang penting bagi masa depan Kabupaten Cirebon.
Sementara Sekretaris Dewan Syuro DPC PKB Kabupaten Cirebon, Lutfi Andalusie blak-blakan menyoroti langkah politik PKB, termasuk langkah-langkah dalam melakukan koalisi dengan partai politik (Parpol) lain pada pemilihan bupati (Pilbup) 2024 ini.
Menurut Lutfi, Dewan Syuro secara kelembagaan tidak pernah dilibatkan ketika menentukan langkah-langkah koalisi PKB dengan parpol lain.
“Jujur saja, selama ini saya tidak pernah dilibatkan atau diajak untuk ketemu dengan partai lain soal koalisi. Kalau ketua syuro-nya mungkin (dilibatkan, red), tapi secara kelembagaan dewan syuro tidak pernah diajak rembugan,” ujar Lutfi, Kamis (15/8/2024).
Melihat peta politik saat ini, kata dia, Lutfi menilai PKB Kabupaten Cirebon tidak bisa membuat langkah konkrit perihal koalisi. Ia menyebut, PKB sebagai partai dengan perolehan 9 kursi di DPRD dinilai mandul karena hingga saat ini PKB belum mendapatkan apa-apa termasuk pasangan koalisi.
Terlebih, saat ini PKB berada dalam posisi “ditinggal” oleh parpol yang tergabung dalam koalisi KIM plus. Sebab dari informasi yang ia baca dari media, nama Abdullah Syukri alias Abe yang semula kekeuh maju sebagai Bacabup atau E 2 sesuai rekomendasi dari DPP, belakangan Abe diposisikan sebagai Bacawabup alias E 2.
“Ada pemberitaan bahwa Abe-nya di (posisi, red) E 2 berpasangan dengan Ayu. Terlepas benar atau tidak, ini kan berarti PKB yang punya 9 kursi itu mandul, tidak bisa melakukan langkah yang konkrit soal koalisi,” kata Lutfi.
Disinggung kemungkinan untuk berkoalisi dengan PKS yang ramai disebut bakal ditinggal oleh NasDem, Lutfi menegaskan bahwa hal itu merupakan kewenangan Dewan Tanfidz.
Namun menurutnya, koalisi PKB dan PKS adalah pilihan terakhir ketika upaya membuat koalisi dengan parpol lain tak membuahkan hasil.
“Yang jelas kalau masih bisa koalisi dengan yang lain usahakan dengan yang lain dulu, kalau dengan PKS itu lebih kepada (pilihan, red) terakhir. Artinya kalau tidak dapat koalisi sama sekali, ya udah lumayan saja,” katanya.
Bukan hanya itu, Lutfi menyebut, Dewan Syuro secara kelembagaan juga tidak pernah dilibatkan atau diberi tembusan sejak awal pencalonan Abe sebagai Bacabup. Hingga kini, Lutfi juga mengaku tidak tahu rekomendasi E 1 untuk Abe sudah turun atau belum.
“Artinya saya diundang kemudian rapat syuro terkait dengan rekom Gus Abe maju tuh saya tidak tahu, hanya (tahu, red) secara personal saja bahwa Gus Abe maju, itu saja,” katanya.
Ia sendiri melihat sosok Abe sebagai Bacabup bukan berdasarkan pantas atau tidak pantas. Namun ia lebih menitikberatkan pada kepastian Abe mendapat rekomendasi DPP terlebih dahulu.
Kemudian, persoalan rekomendasi itu sendiri harusnya dibicarakan di tingkat DPC PKB. Sementara Abe sendiri belum melakukan hal tersebut.
“Selama ini Abe belum melakukan, ngumpul-ngumpulkan pengurus juga belum, koordinasi dengan DPC juga belum disentuh kayaknya,” terangnya.
Ia menilai, langkah yang dilakukan Abe dalam proses pencalonannya pada Pilbup Cirebon 2024 ini masih kurang tepat. Karena, secara kelembagaan Abe belum meminta restu atau “kulo nuwun” kepada Dewan Syuro.
“Tapi secara personal saya pernah di telepon terkait majunya dia. Pengurus ini bukan saya saja, ada Dewan Tanfidz, ada Dewan Syuro. Kalau dewan tanfidz barangkali sudah dikoordinasikan, tapi kalau Dewan Syuro belum,” katanya.(Mail/Junaedi)
