Pemilu

Target Zero Pelanggaran, Bawaslu Kota Cirebon Petakan Sembilan Kerawanan Pilkada Serentak

kacenews.id-CIREBON-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Cirebon melaunching pengawasan dan pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024, Senin (12/8/2024), di salah satu hotel di Kota Cirebon. Kegiatan ini bertemakan ‘Sareng-sareng Ngawasi Pemilihan Serentak Tahun 2024’.

Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Cirebon, Nurul Fajri mengatakan, peta kerawanan yang sudah disusun oleh Bawaslu ini merupakan langkah untuk melakukan pencegahan pelanggaran dalam Pilkada serentak yang akan dilakukan pada 27 November 2024 mendatang.

“Karena Bawaslu sebagai salah satu penyelenggara Pemilu berupaya menyusun langkah strategis untuk pencegahan. Bawaslu juga telah menyiapkan langkah-langkah pencegahan pelanggaran,” ujar Nurul Fajri dalam pemaparannya saat launching tersebut.

Ia mengatakan, langkah pemetaan ini dilakukan berdasarkan informasi dan pengalaman Pilkada di tahun-tahun sebelumnya. “Kenapa kami identifikasi? Agar bisa memotret unsur kerawanan. Urgensinya adalah sebagai upaya kelembagaan pengawasan hingga penindakan, sebagai upaya deteksi dini, dan juga referensi bagi pemangku kepentingan agar Pilkada berjalan sesuai harapan,” katanya.

Dalam launching ini, Bawaslu memaparkan ada sembilan tahapan yang rawan dalam Pilkada serentak. “Pertama, di tahapan pencalonan yang sebentar lagi akan kita masuki yaitu di tanggal 27 Agustus mendatang, kemudian di tahapan rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) juga rawan,” ujarnya.

Selanjutnya tahapan-tahapan yang dinilai rawan lainnya adalah masa tahapan kampanye, masa tenang, pemungutan suara, pelaporan dana kampanye, rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara, perselisihan hasil pemilihan umum, serta penetapan hasil Pemilu.

Selain itu, setelah berkaca pada Pilkada sebelumnya, Bawaslu juga meluncurkan lima isu strategis kerawanan Pilkada serentak, yaitu otoritas penyelenggara Pemilu, penyelenggara negara, hak memilih, ajudikasi dan pelaksanaan pemungutan suara.

“Peta kerawanan ini akan berkembang secara dinamis hingga pemilihan dan pasca pemilihan nanti,” tuturnya.

Ia juga mewanti-wanti netralitas aparatur sipil negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemda Kota Cirebon.

“Kenetralan ASN, ini yang kita wanti-wanti. Kita harap ASN ini untuk menjaga posisi, jaga netralitas,” katanya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Cirebon, Devi Siti Sihatul Afiyah mengatakan, pihaknya berharap setelah peta kerawanan diidentifikasi, maka tingkat pelanggaran bisa diminimalisasi. “Dan semoga bisa menghasilkan pemimpin amanah dan dapat mensejahterakan masyarakat,” ujarnya.

Ia mengatakan, secara waktu tahapan dalam proses Pilkada serentak ini dilaksanakan selama 10 bulan.
“Ada 106 hari lagi menuju hari H. Kita harus sama-sama pastikan pendaftaran Paslon di tanggal 27-29 Agustus bisa berjalan aman dan tertib,” katanya.

Menurutnya, dalam proses Pilkada serentak, proses pengawasan ini tidak serta merta tanggung jawab penyelenggara Pemilu.

“Bawaslu sangat tidak mungkin mampu mengawasi proses pemilihan sendirian tanpa melibatkan masyarakat, ini dilakukan Pilkada serentak berjalan damai, lancar dah berintegritas,” katanya.

Devi juga mengatakan, Bawaslu membutuhkan masyarakat untuk berperan aktif dengan porsinya masing-masing. “Bagaimana memastikan netralitas ASN, bagaimana memastikan kampanye sesuai aturan, bagaimana memastikan hak pemilih. Itu semua kami membutuhkan peran masyarakat sesuai dengan porsinya masing-masing,” katanya.

Menurutnya, Bawaslu mengajak dengan sepenuh hati kepada masyarakat untuk bersama peduli terhadap proses demokrasi. “Waktu pemilihan semakin dekat, mari kita bersama awasi suksesi pemilihan,” ujarnya.

Pj Sekda Kota Cirebon, M Arif Kurniawan mengatakan, Pemkot Cirebon berterimakasih kepada Bawaslu yang menginisiasi kegiatan ini. Dalam Pilkada serentak 2024 ini, Pemkot berharap bisa zero pelanggaran di Kota Cirebon.

“Kami harap tidak ada pelanggaran demi Pilkada yang aman dan lancar. Secara langsung, masyarakat tidak terlibat namun harus terus diedukasi karena sebentar lagi ada pendaftaran Paslon. Kami berharap kita semua jadi bagian utama dari gerakan pengawasan partisipatif,” tuturnya.(Fan)

Related Articles

Back to top button