Jabar Telah Memiliki 34 Layanan TBC RO dan RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon Segera Menyusul
Kacenews.id-CIREBON- Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat, Vini Adiani Dewi mengatakan hingga Juli 2024, Provinsi Jawa Barat tercatat telah memiliki 34 layanan TBC RO yang tersebar di 22 kabupaten/kota dari total 27 kabupaten/kota.
Hal tersebut disampaikannya dalam Kegiatan Pengembangan Layanan TBC RO di lima Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat pada Rabu (24/7).
“Di antara 34 layanan TBC RO yang tersebar di 22 Kabupaten/Kota, RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon akan membuka layanan Tuberkulosis Resisten Obat (TBC RO) atau Tuberkulosis Kebal Obat. Layanan TBC RO dapat di layani di Poliklinik Paru,” ujar Kadinkes Vini.
Sementara itu, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arjawinangun Kabupaten Cirebon meraih predikat Paripurna dari Lembaga Akreditasi Rumah Sakit Damar Husada Paripurna.
Direktur RSUD Arjawinangun Kabupaten Cirebon, dr Bambang Sumardi mengatakan dengan diraihnya akreditasi Paripurna ini, Kementrian Kesehatan telah mengakui mutu dan keselamatan pasien dari RS milik pemerintah daerah ini.
Artinya, kata Bambang, pelayanan di RSUD Arjawinangun sudah standar Kemenkes secara Nasional. Kaidah akreditasi itu untuk mengetahui apakah pelayanan ini sesuai standar atau tidak.
“Terus berdasarkan untuk peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Karena semua RS harus terakreditasi,” kata dr Bambang.
Bambang menjelaskan untuk mendapatkan akreditasi Paripurna itu ada beberapa tingkatan dari mulai pratama, madya, utama serta paling tinggi yakni tingkat paripurna.
“Alhamdulillah RSUD Arjawinangun mendapat Paripurna, karena tingkatan ini paling tinggi di Indonesia,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan meskipun mendapatkan predikat Paripurna, pihaknya tetap melakukan pembenahan fasilitas yang ada. “Memang tidak ada yg 100 persen,
Catatan pasti ada, semua tidak ada yang sempurna, namun nanti akan kita sempurnakan. hanya satu yang 100 persen yaitu program nasional, TBC, HIV AIDS, Malaria,” kata Bambang.
Lebih lanjut, Bambang menyebut kriteria untuk menjadi Paripurna itu semua kelompok kerja (pokja) harus nilainya di atas 80, kecuali program Nasional yang harus 100 persen.
“Kita kemarin rata-rata nilainya 90, makanya yang 10 persen ini menjadi catatan. Kalau untuk madya 70 persen, pratama 60 persen. Di kita kurang akan diperbaiki contoh tenaga spesialis ada beberapa yang kurang fasilitas juga harus ditambah,” katanya.
Bambang mengatakan keuntungan mendapat predikat Paripurna yakni kepercayaan masyarakat akan meningkat. Pasalnya menjadi dasar untuk kerjasama dengan BPJS, seperti kita ketahui BPJS itu hanya mau bekerjasama dengan rumah sakit yang sudah terakreditasi apalagi sudah Paripurna.
“Ini menjadi nilainya plus. Dan yang paling penting adalah dukungan dari Pemda. Saat wawancara juga dilakukan terhadap Sekda dan Bupati terkait dukungan itu. Sehingga Pemkab luar biasa didukung penuh,” ujarnya.(Junaedi)