Sudah Berjalan Satu Tahun, MPP Kabupaten Cirebon Masih Sepi
kacenews.id-CIREBON-Kehadiran mal pelayanan publik (MPP) Kabupaten Cirebon belum berjalan secara optimal. Pasalnya masih banyak stand yang ada di dalam MPP terlihat kosong dan sepi dari pengunjung.
Sehingga Pemerintah Kabupaten Cirebon upaya ekstra untuk meningkatkan pelayanan agar masyarakat mau berkunjung ke MPP yang ada di Kantor DMPTSM di Sumber.
Penjabat (Pj) Bupati Cirebon, Wahyu Mijaya menyebut layanan yang ada di MPP hingga saat ini belum optimal. Sehingga, dirinya meminta agar Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memperbaiki secara internal, baik segi pelayanan maupun lainnya.
“Kami akui layanan di sini belum optimal. Kalau misalnya sudah optimal, kami baru berani untuk promosi lebih luas kepada masyarakat,” kata Wahyu.
Tidak hanya itu, Wahyu mengatakan nantinya di MPP Kabupaten Cirebon akan dibuat peta promosi investasi. Menurutnya layanan tersebut nantinya bakal memudahkan investor untuk investasi di Cirebon.
Selain itu, kata Wahyu, MPP Kabupaten Cirebon pun kini memberikam kemudahan untuk penerbitan nomor induk berusaha (NIB). “Kami akan coba optimalkan kemudahan pelayanan NIB, sehingga bagi pelaku usaha di manapun, kami akan coba berikan yang terbaik,” katanya.
Seperti diketahui kunjungan masyarakat di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon masih rendah. Bahkan layanan terbaru dari pemerintah daerah ini belum banyak dikenal oleh masyarakat.
Pantauan di MPP Kabupaten Cirebon, Jalan Sunan Drajat, Kecamatan Sumber, Kabupaten Cirebon, Jumat (26/7/2024) suasananya masih terlihat sepi. Hanga beberapa orang saja yang memanfaatkan layanan di MPP tersebut.
Beberapa waktu lalu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Abdullah Azwar Anas pernah melakukan sidak ke MPP Kabupaten Cirebon.
Menurutnya, kujungan masyarakat ke MPP memang rendah. Selama periode Agustus 2023-Februari 2024 hanya 1.867 pengunjung. “Rata-rata 266 orang per bulan atau 53 orang per minggu. Jelas ini sangat rendah,” kata Anas.
Anas menyebutkan, MPP yang ada di Kabupaten Cirebon ini diresmikan oleh ia pada Juli 2023 secara virtual bersama MPP lainnya di Indonesia. Pemerintah daerah pun dituntut untuk melakukan optimalisasi pelayanan.
Tidak optimalnya pelayanan tersebut diduga terjadi karena dua hal. Pertama, masyarakat sudah mengakses pelayanan secara digital atau pun pemerintah daerah yang tidak melakukan sosialisasi secara masif pelayanan teranyar itu.(Junaedi)